Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuduh Presiden Joko Widodo sebagai penyebab Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Sebab, menurut Fahri, yang seharusnya bekerja atas adanya kasus suap di dalam lapas ialah tim Saber Mabes Polri.
Fahri menilai, Presiden Jokowi dan para menteri tidak mampu menyelesaikan kewajiban, sehingga KPK yang harus bekerja seperti itu.
"Saya bernanya sekarang ke Pak Jokowi mana itu saber pungli? Ini semua omong kosong. Negara kehilangan arah dalam penegakan hukum hingga semuanya kacau, tidak ada kepastian," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (23/7/2018).
Ia menuduh Jokowi tidak bertanggung jawab atas penegakan hukum, sehingga harus diambilalih oleh KPK yang menurutnya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan OTT di lapas.
"Presidennya tuh tak bertanggung jawab. Akhirnya tanggung jawab ini diambil oleh KPK, dan KPK melakukannya serampangan, ugal-ugalan, dia merusak semuanya. Jadi, ya saya kalau melihat ini anarkistis," katanya.
Fahri juga sempat mengatakan, jajaran kabinet Jokowi sebagai pihak yang pengecut. Sebab, ia melihat tidak ada peran Kemenkumham dan Ditjen PAS dalam kasus adanya suap di Lapas Sukamiskin.
"Yang bertanggung jawab terhadap lapas itu siapa? Kabinet. Kementerian hukum, dirjen pemasyarakatan. Diam, omong kosong itu. Ini kan menteri-menteri dan birokrat pengecut semua, penakut semua, tak ada tanggung jawab. Akhirnya sidak. Tadi saya liat di televisi, lapas disidak. Apa ini? Ini pengecut," pungkasnya.
Baca Juga: Ini Senjata untuk Tembak Herdi Sibolga Sampai Mukanya Hancur
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana