Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi hanya mencari sensasi saat melakukan operasi tangkap tangan di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/7) malam pekan lalu.
Menurutnya, KPK tidak memunyai kewenangan melakukan operasi intelijen. Selain itu, sistem pengawasan lapas juga di luar tanggung jawab lembaga antirasywah tersebut.
"Seharusnya yang melakukan itu tim Siber Pungli Polri. KPK itu sudah tidak punya pekerjaan, karena itu mereka melakukan operasi intelijen. Tak bolehlah lembaga penegak hukum itu melakukan operasi intelijen," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (23/7/2018).
Fahri beranggapan, KPK hanya sekadar mencari sensasi, agar pasal-pasal pidana korupsi tidak jadi dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang KUHP.
"Itu yang saya dengar, sehingga presidennya (Joko Widodo) menjadi takut. Presidennya ditakut-takuti, tangkap sana, tangkap sini, yang bukan pekerjaan dia," ujarnya.
Fahri menambahkan, KPK mengkhawatirkan pasal-pasal pemberantasan korupsi masuk dalam RUU KUHP yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah.
Karenanya, KPK kian sering menakut-nakuti partai politik dengan OTT.
"Ada partai yang ditakut-takuti dengan BLBI. Ada partai yang ditakut-takuti dengan kasus lama di KPK, penangkapan kepala daerah dan sebagainya. Ini semua kan intimidasi terhadap partai politik," kata Fahri.
Baca Juga: KRI Dewaruci, Pembawa Obor Asian Games 2018 Tiba di Makassar
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana