Pemohon Tak Pernah Hadir, MK Nyatakan Uji UU MA Gugur

Suara.com - Mahkamah Konstitusi menyatakan gugur permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (MA) yang diajukan oleh Yayasan Bonaparte Indonesia.

"Menyatakan permohonan pemohon gugur," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Selasa (24/7/2018).

MK menyebut alasan gugurnya permohonan karena pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Mahkamah telah menjadwalkan pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada Rabu (11/7) dan pihak pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah dengan Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 511.57/PAN.MK/7/2018, tertanggal 6 Juli 2018, perihal Panggilan Sidang.

Namun demikian, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir tanpa pemberitahuan sama sekali.

"Kemudian, Kepaniteraan Mahkamah mencoba menghubungi Pemohon melalui telepon, namun Pemohon tidak menjawab meskipun terdengar nada sambung," ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

MK bahkan telah membuka sidang dengan agenda sidang pemeriksaan pendahuluan dan pada saat itu telah diperintahkan kepada petugas untuk memanggil Pemohon secara patut di luar ruang sidang akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

"Berdasarkan fakta tersebut Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengajukan permohonan a quo," jelas Suhartoyo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka permohonan pemohon kemudian dinyatakan gugur.

Baca Juga: Bisnis E-Commerce 4 Tahun Lalu Tak Dilirik, Kini Booming

Pemohon sebelumnya berniat untuk menguji Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Selain UU MA, pemohon juga berniat untuk menguji Pasal 1 angka 3 huruf a, Pasal 30 huruf a, Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf a, Pasal 51 ayat (3) huruf a, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). (Antara)