Suara.com - Sekretaris Kabinet yang juga politikus PDIP, Pramono Anung menyebut komunikasi antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan dengan baik.
Hal itu dikatakan Pramono menanggapi pernyataan SBY yang menilai banyak rintangan dan hambatan dalam proses penjajakan koalisi dengan Jokowi.
"Nggak (ada hambatan), komunikasi antara Jokowi - SBY sebenarnya sudah berlangsung beberapa kali. Dan itu secara tertutup," ujar Pramono di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).
Selain SBY, Pramono mengatakan, putra sulung Presiden RI ke-6, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga sudah beberapa kali bertemu dengan Jokowi.
"Nah kalau kemudian ada rintangan, rintangan itu diselesaikan," kata dia.
Menurut dia, sebelum Jokowi bertemu dengan enam ketua umum partai politik pengusung Jokowi di Istana Bogor, pada Senin (23/7/2018) lalu, Presiden Jokowi pernah menyampaikan kalau komunikasi dengan SBY berjalan dengan baik.
"Presiden sudah beberapa kali menyampaikan bahwa komunikasi yang berjalan baik dengan SBY mudah-mudahan ada realisasinya," kata Pramono.
Tetapi, saat pertemuan Jokowi dengan ketua umum parpol pendukung berlangsung, realisasi dari komunikasi antara Jokowi dengan SBY belum terjadi.
"Artinya mungkin rintangannya ada di dalam Pak SBY sendiri. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan beliau. Tapi mungkin barrier-nya ada pada beliau," ujarnya lagi.
Baca Juga: Habis Bertemu SBY, Prabowo Bicarakan Koalisi dengan PAN - PKS
Saat ditanya kemungkinan rintangan tersebut ada pada PDIP, Pramono membantah. Ia menyebut PDIP sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Nantinya Pak Jokowi akan bergabung atau berkoalisi ataupun diusung oleh partai siapapun kan Pak Jokowi. Jadi menurut saya, saya nggak tahu rintangannya apa, pasti Pak SBY yang tahu," beber Pramono.
Setelah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa (24/7/2018) malam, SBY belum juga menentukan koalisi untuk Pilpres 2019.
Saat ditanya kemungkinan koalisi dengan partai pendukung Jokowi, SBY tidak menjawab. Namu ia mengatakan, sudah lama berkomunikasi dengan Jokowi. Hanya saja belum ada titik temu hingga sekarang.
"Saya menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi hampir satu tahun untuk juga menjajaki kemungkinan kebersamaan dalam Pemerintahan. Pak Jokowi juga berharap Demokrat di dalam. Namun saya menyadari banyak sekali rintangan dan hambatan untuk koalisi itu," kata SBY di kediamannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden