Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai, maraknya penyebaran ajaran radikalisme agama di universitas-universitas adalah kesalahan pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Fahri, kesalahan pemerintahan era Jokowi – JK adalah tak memahami persoalan masyarakat. Bahkan, Fahri menyebut pemerintahan Jokowi – JK sebagai jahiliah alias bodoh.
"Memang semakin hari makin resah. Karena level ke-jahiliah-an pemerintah ternyata makin lama makin buruk. Jadi ini yang paling buruk. Kalau dibilang pemerintah yang paling jahiliah ya sekarang ini," kata Fahri di Gedoeng Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).
"Karena kosong tak memunyai narasi mengenai negara, gagal mendefinisikan apa negara itu, apa pemerintahan itu. Gagal semuanya.”
Menurut Fahri, Jokowi bukanlah Presiden Indonesia. Menurutnya, Jokowi lebih cocok disebut sebagai wali kota Indonesia, lantaran lebih banyak mengurusi infrastruktur jalan.
"Dia tak mengerti tugas negara. Makanya presidennya itu, kemudian ya jadi wali kota Indonesia sekarang ini. Makanya ke mana-mana potong pita, pakai helm dan rompi, padahal itu tugas wali kota. Jadi wali kota Indonesia, nah itulah," ujar Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta