Suara.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menilai, maraknya penyebaran ajaran radikalisme agama di universitas-universitas adalah kesalahan pemerintahan era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Fahri, kesalahan pemerintahan era Jokowi – JK adalah tak memahami persoalan masyarakat. Bahkan, Fahri menyebut pemerintahan Jokowi – JK sebagai jahiliah alias bodoh.
"Memang semakin hari makin resah. Karena level ke-jahiliah-an pemerintah ternyata makin lama makin buruk. Jadi ini yang paling buruk. Kalau dibilang pemerintah yang paling jahiliah ya sekarang ini," kata Fahri di Gedoeng Joeang, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (25/7/2018).
"Karena kosong tak memunyai narasi mengenai negara, gagal mendefinisikan apa negara itu, apa pemerintahan itu. Gagal semuanya.”
Menurut Fahri, Jokowi bukanlah Presiden Indonesia. Menurutnya, Jokowi lebih cocok disebut sebagai wali kota Indonesia, lantaran lebih banyak mengurusi infrastruktur jalan.
"Dia tak mengerti tugas negara. Makanya presidennya itu, kemudian ya jadi wali kota Indonesia sekarang ini. Makanya ke mana-mana potong pita, pakai helm dan rompi, padahal itu tugas wali kota. Jadi wali kota Indonesia, nah itulah," ujar Fahri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah