Suara.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) menggelar Ijtimak Ulama di Hotel Menara Peninsula, Jakarta Barat, Jumat (27/7/2018). Acara tersebut diklaim akan dihadiri ratusan ulama.
Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak menegaskan tujuan digelarnya acara tersebut bukan pesanan untuk mendukung salah satu calon presiden. Acara itu murni digelar untuk memberikan ruang kepada para ulama membahas seputar permasalahan negara.
Pasalnya, ia merasakan selama ini para ulama di Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam membahas persoalan negara.
"Selama ini ulama hanya dijadikan sebagai endorsement atau stampel. Tokoh nasional hanya diajak dan diberi ruang-ruang untuk diskusi tapi tidak diberi peran," kata Yusuf dalaam konferensi persnya.
Dalam acara tersebut pun mereka mengundang lima partai yakni Partai Gerindra, PAN, PKS, PBB dan Partai Berkarya. Nantinya, kelima partai tersebut akan berdiskusi dengan para ulama yang akan hadir.
"Di dalam pembahasan-pembahasan di dalam komisinya nanti sampai sidang dan sebagainya bisa mendapat suatu kesimpulan-kesimpulan yang keterkaitan dengan ekonomi, politik, kelembagaan dan dakwah," katanya.
Rencananya, apabila calon rekomendasi para ulama dan tokoh nasional terpilih sebagai Presiden 2019 nanti, ulama dan tokoh nasional akan mendampingi dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Adapun niat ke depannya, para ulama dan tokoh nasional masuk ke dalam kabinet pemerintahan.
Diketahui, acara tersebut berlangsung selama dia hari, Jumat hingga Sabtu, 27-29 Juli 2019. Acara itu akan dihadiri 600 ulama dan tokoh dari berbagai daerah di Indonesia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden PKS Sohibul Iman dikabarkan akan hadir pada malam nanti.
Baca Juga: Ulama Aniaya Perempuan saat Kalah Debat soal Talak 3 di Televisi
Berita Terkait
-
Malam Ini Prabowo Bertemu Majelis Syuro PKS di Acara Alumni 212
-
Bahas Koalisi, PAN Ajak PKS, Gerindra dan Demokrat Segera Bertemu
-
Jajaki Koalisi, Demokrat dan Gerindra Bentuk Tim Kecil
-
Foto SKCK Prabowo untuk Nyapres Beredar, Ini Tanggapan Gerindra
-
Sepekan Lagi Pendaftaran Capres, Belum Ada yang Meminang Gatot
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan