Suara.com - Jokowi dan Maruf Amin resmi menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden, yang bakal bertarung melawan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Baik Jokowi maupun Maruf Amin, edang dan pernah menjadi pejabat negara yang melaporkan harta kekayaan ke KPK dan tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Jokowi terakhir melaporkan LHKPN pada tanggal 31 Desember 2014, dengan total kekayaan senilai Rp 30,07 miliar dan USD 30 ribu saat kali pertama menjabat Presiden Republik Indonesia.
Harta tersebut terdiri atas harta tidak bergerak senilai Rp 29,453 miliar. Rinciannya, berupa tanah di tiga lokasi Kabupaten Boyolali; dan tanah dan bangunan di empat lokasi di Kabupaten Sukoharjo.
Selanjutnya, tanah dan bangunan di tujuh lokasi di Kota Surakarta; tanah dan bangunan di tiga lokasi di Kabupaten Karanganyar; tanah dan bangunan di 6 lokasi di Kabupaten Sragen; dan satu lokasi di Kota Jakarta Selatan.
Harta bergerak Jokowi senilai Rp 954,5 juta berupa mobil dan sepeda motor serta kekayaan berupa toko mebel senilai Rp 572,44 juta.
Jokowi masih memiliki harta berupa logam mulia, batu mulia, dan harta bergerak lain sejumlah Rp 361,35 juta, serta giro dan setara kas lain sejumlah Rp 529,032 juta dan USD 30 ribu.
Sementara Maruf Amin terakhir melaporkan LHKPN pada tanggal 10 Mei 2001, saat menjabat sebagai anggota DPR dengan harta sebesar Rp 427,232 juta.
Harta tersebut terdiri atas tanah dan bangunan Rp 231 juta, alat transportasi Rp 290 juta, serta giro dan setara kas lain Rp 50 juta.
Baca Juga: Sandiaga Uno Temui Soetrisno Bachir, Bahas Partai Emak-emak
Namun, Maruf Amin tercatat memiliki utang Rp 143,767 juta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah