Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menolak untuk menjadi Ketua Tim pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Kini, parpol koalisi pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin sudah memiliki tiga orang kandidat ketua tim pemenangan.
"Hari ini kita masih mencari siapa yang memang tepat. Tetapi ada tiga nama yang sudah kita list untuk menjadi ketua tim kampanye nasional Jokowi," ujar Ketua Umum PPP Romahurmuziy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).
Namun demikian, Romahurmuziy belum mau menyebut secara rinci siapa saja ketiga nama tersebut.
Meski tidak menyebutkan nama, politikus yang akrab disapa Romy ini memastikan tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf akan dipimpin oleh laki-laki.
"Ini bukan sensitivitas jender karena memang laki-laki yang dipilih. kita masih menanyakan kesediaan nama-nama tersebut dalam waktu dekat," kata Romy.
"Mungkin Presiden akan memanggil nama-nama itu dalam waktu dekat," ia menambahkan.
Lebih jauh Romy mengatakan, tiga nama kandidat ketua tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf Amin bukan berasal dari partai politik. Saat disinggung soal nama Mahfud MD, Romy tidak menjawab.
"Sejauh ini bukan dari parpol. Bukan dari parpol," ujar dia.
Romy berhararap, sebelum akhir pekan ketua tim pemenangan pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin sudah busa disampaikan ke publik.
Meski Jusuf Kalla sudah menyatakan penolakannya menjadi ketua tim pemenangan Jokowi. Romy menyatakan, nama JK tetap akan masuk dalam struktur pemenangan. Nantinya, Wapres JK akan menempati posisi ketua tim pengarah atau tim penasihat.
"Semula memang kita ada kebersamaan partai koalisi untuk mendorong Pak JK menjadi ketua tim. Pak JK hari Kamis sempat tidak mau, hari Jumat pagi beliau menyampaikan mempertimbangkan, begitu ya," ungkap Romy.
"Tetapi setelah berdiskusi lebih jauh, beliau lebih berkeinginan berkonsentrasi menyelesaikan tugas untuk satu tahun terakhir ini. Mengingat nanti presiden akan sesaat cuti untuk kampanye. Kita pahami jalan berpikir beliau itu," Romy menambahkan.
Berita Terkait
-
PDIP: Pernyataan Mahfud MD soal Cawapres Jokowi Manusiawi
-
Punya Utang Rp 1,1 Miliar, Harta Kekayaan Jokowi Rp 50 Miliar
-
Jelang HUT RI, Sejumlah Tokoh Terima Tanda Kehormatan dari Jokowi
-
Bikin Baju Tapi Urung Jadi Cawapres, Mahfud MD Kesal Diledek Romi
-
Manuver Ma'ruf Amin? Kapitra Ungkap Kejanggalan Klaim Mahfud MD
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
"Kita Rampok Uang Negara!", Viral Ucapan Anggota DPRD Gorontalo, BK Duga Pelaku Mabuk Berat
-
Pupuk Indonesia Sediakan 11.384 Ton Pupuk Subsidi di Sultra, Sambut Musim Tanam
-
Viral Seruan Stop Tot Tot Wuk Wuk, Kakorlantas Polri Ngaku Larang Anak Buah Pakai Strobo: Berisik!
-
Kolaborasi Haji Robert dan Universitas Binawan Buka Pintu Dunia untuk Anak Yatim dan Yatim Piatu
-
Siapa Sosok di Balik Subhan Palal Penggugat Ijazah Gibran yang Minta Ganti Rugi Rp125 Triliun?
-
MBG Kembali Racuni Ratusan Anak, Prof Zubairi Djoerban: Alarm Keras Bagi Pemerintah untuk Evaluasi!
-
Menkeu Purbaya Curhat Pendapatannya Turun Jadi Menteri, Ternyata Segini Gajinya Dulu
-
'Bukan Cari Cuan', Ini Klaim Penggugat Ijazah Gibran yang Tuntut Kompensasi Rp125 Triliun ke Wapres
-
Belum Dibebaskan usai Ajukan Penangguhan, Polisi Ngotot Tahan Delpedro Marhaen dkk, Apa Dalihnya?
-
Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Rp70 Juta Diprotes, Nantinya Bakal Diseragamkan se-Indonesia