Suara.com - Banyuwangi memiliki alam yang sangat eksotis. Banyak panorama alamnya yang mampu menarik minat wisatawan mancanegara.
Sayang, ekowisatanya masih belum tereksplorasi secara optimal, sehingga perlu dukungan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan pariwisata yang lebih berdaya saing.
Kementerian Pariwisata siap mengakomodir hal tersebut, dengan merangkul stakeholder pariwisata Academician, Business, Community, Government, dan Media (ABCGM). Mereka diajak untuk bersama-sama merumuskan teknis pengembangan ekowisata di Banyuwangi.
Salah satunya dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Ekowisata Hutan (Pemandu Interpretasi), di Hotel Santika Hotel, Banyuwangi, pada 28 - 30 Agustus 2018.
Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar, Rizky Handayani, mengatakan, ekowisata semakin diminati masyarakat, karena mereka dapat langsung menerima manfaat sebagai pelaku ekonomi.
"Bimtek kali ini tujuannya sangat jelas, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemandu ekowisata menjadi interpreter. Melalui interpretasi yang baik, para wisatawan akan mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman yang berkualitas. Seorang pemandu wisata harus mampu mengemas cerita dan teknik penyampaian pun harus komunikatif, menarik, dan inovatif," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/8/2018).
Kiki, sapaan akrab Rizky, menambahkan, berbagai usaha peningkatan kualitas kegiatan ekowisata di Indonesia terus dilakukan. Tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dimana pemandu ekowisata merupakan ujung tombak perjalanan wisata.
Hadir sebagai narasumberadalah pakar bidang ekowisata, Ary S Suhandi, Rifky Sungkar , Agus Wiyono dari Yayasan Indecon, dan Wiwien Tribuwani W dari P2 Par ITB.
Kemenpar sendiri memiliki proyeksi target ekowisata di Indonesia pada 2019, 3.150.000 wisman. Sebanyak 35 persen diantaranya dihasilkan dari Geopark, atau 1.102.500 wisman.
Baca Juga: Alas Purwo Banyuwangi akan Dikunjungi Delegasi IMF-World Bank
Ekowisata di kawasan hutan konservasi sebesar 40 persen. sementara ketiga, ekowisata di kawasan hutan non konservasi sebanyak 25 persen, atau 787.500 wisman.
Menteri Pariwisata, Arief Yahya, dalam prinsipnya selalu menekankan, pariwisata tidak boleh merusak alam. Konservasi merupakan cara jitu untuk tetap melestarikan alam sekaligus membangun pariwisata, karena pariwisata adalah urusan pelestarian.
Menurutnya, konservasi harus memberikan manfaat yang seimbang untuk keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan nilai ekonomi masyarakat. Konservasi harus memiliki dua makna, cultural value dan financial value.
Konservasi, kata Arief, harus memberikan manfaat yang seimbang untuk keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan nilai ekonomi masyarakat. Prinsip itu sudah terpatri dalam spirit kerja di Kementerian Pariwisata.
"Bukan hanya konservasi di sumber daya alam, tapi juga karya-karya budaya di negeri ini," katanya.
Berita Terkait
-
5 Rekomendasi Paket Wisata Banyuwangi: Open Trip Snorkeling atau Naik Gunung
-
Suka Duka Harmini Marzusy Jadi Tour Leader: Deadline Itinerary Hingga Dikepung Singa di Afrika
-
Eksplorasi Banyuwangi, Ini 3 Destinasi Wisata Eksotis di Ujung Timur Pulau Jawa
-
Viral! Pemandu Wisata di Tiongkok Marahi Turis Karena Tak Belanja, Aksinya Bikin Netizen Naik Darah
-
Festival Banda Neira 2024 Berlangsung November, Diharapkan Panen Cuan
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun
-
Soal Pilkada Dipilih DPRD, Said Abdullah Wanti-wanti: Jangan Berdasar Selera Politik Sesaat!
-
Bandingkan Kasus Brigadir J, Roy Suryo Cs Minta Uji Labfor Independen Ijazah Jokowi di UI atau BRIN!
-
Diskusi Buku Dibubarkan, Guru Besar UII Sebut Aparat Anti Sains dan Mengancam Demokrasi