Suara.com - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menilai peristiwa pemulangan Neno Warisman saat ingin deklarasi #2019GantiPresiden merupakan kewenangan polisi. Neno Warisman dipulangken ke Jakarta saat tiba dari Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Sabtu (25/8/2018) lalu.
"Itu domain pihak keamanan, mereka yang bisa menilai itu. Kita di Riau ini hanya ingin bagaimana kondusif dan aman karena perlu membangun," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini di Pekanbaru, Senin (27/8/2018).
Terkait pernyataan Neno Warisman yang tidak menyangka dipulangkan karena Tanah Melayu Riau dikenal ramah terhadap tamu, gubernur mengatakan pada dasarnya menerima semua orang yang datang. Namun tentu ada pertimbangan dari instansi yang bertanggung jawab terkait keamanan.
Sebelumnya pada Sabtu (25/8/2018) siang hingga sore ada massa melakukan aksi penghadangan menolak kedatangan Neno Warisman di Bandara Pekanbaru yang rencananya akan melakukan acara deklarasi #2019GantiPresiden Minggu (26/8/2018).
Massa tersebut kemudian tak terlihat lagi dan muncul massa lainnya mendesak ke aparat kepolisian untuk membiarkan Neno keluar dari bandara. Aksi tersebut berlangsung hingga kira-kira pukul 19.00 WIB dan massa pergi dari bandara lalu kembali lagi jelang pukul 22.00 WIB.
Hingga akhirnya diketahui Neno Warisman sudah dipulangkan dan sebagian massa pun bubar. Sementara kegiatan deklarasi pada Minggu (26/8) tidak diberi izin oleh polisi meskipun sejumlah massa ada terkonsentrasi di Masjid Annur Pekanbaru hingga akhirnya juga dibubarkan.
Kepala Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kombes Pol Susanto dalam pernyataannya mengatakan pertimbangan Neno Warisman tidak bisa melanjutkan perjalanan adalah potensi besar massa pro dan kontra. Oleh sebab itu pihaknya berkoordinasi dengan pihak bandara agar Neno Warisman bisa kembali ke Jakarta.
"Ketika kita melaksanakan pengamanan lalu ada massa pro dan kontra, tugas kami menjaga keselamatan seluruhnya, termasuk Ibu Neno. Pertimbangan Ibu Neno tidak bisa melanjutkan perjalanan karena massa pro dan kontra punya potensi yang besar terhadap keselamatannya," ujar dia. (Antara)
Baca Juga: BIN Ungkap Jika #2019GantiPresiden Diteruskan Bisa Makan Korban
Berita Terkait
-
BIN Ungkap Jika #2019GantiPresiden Diteruskan Bisa Makan Korban
-
Neno Warisman Diusir, Fadli Zon Bikin Puisi Penguasa Durjana
-
Curhat Diusir dari Riau, Neno Warisman: Semoga Allah Melaknatnya
-
Neno Warisman Diusir Massa, Mardani: Kepala BIN Riau Partisan
-
PA 212 Serukan Jihad Kejar Warga Riau yang Tolak Neno Warisman
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru