Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, gerakan #2019GantiPresiden merupakan bentuk kampanye politik yang dilakukan di luar masa kampanye Pilpres 2019.
"Itu pasti bagian dari kampanye politik, cuma belum waktunya. Kalau kampanye, jangan bilang 'ganti presiden", bilang saja 'pilih ini'. Masak kampanye kok 'ganti presiden', bagaimana? Jadi dengan sopanlah kampanye," kata Jusuf Kalla seperti diberitakan Antara, Selasa (28/8/2018).
JK meminta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu 2019 harus dapat menggunakan kegiatan kampanye pada tepat waktu dan sesuai aturan, supaya tidak ada konflik akibat perbedaan pendapat politik.
"Bahwa memang tempatnya pemilu itu cuma dua, pilihannya tetap presiden atau terganti presidennya. Jangan berkonflik, jangan mengatakan 'jangan pilih A'. Cuma katanya 'ganti presiden', itu belum waktunya dan kampanye tidak begitu caranya," tambah Wapres.
Terkait keterlibatan pemerintah melalui aparat kepolisian, JK mengatakan hal itu merupakan upaya pencegahan yang dilakukan supaya tidak terjadi konflik lebih luas.
"Itu untuk mengurangi efek, siapa tahu ada kekacauan. Nanti kalau ada yang berlawanan di jalan bagaimana? Itu kan polisi (yang membubarkan), polisi tugasnya bukan soal politik, tapi untuk mencegah konflik, bahwa ini tidak pada tempatnya dan takut terjadi konflik," jelas JK.
Jusuf Kalla juga memperkirakan, aksi-aski semacam itu tidak akan berpengaruh pada elektabilitas pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Maruf Amin.
"Pertama, saya belum terima SK-nya sebagai dewan pengarah (tim kampanye Jokowi-Maruf). Kedua, ya tentu tidak mempengaruhi apa-apa karena itu kan belum masa kampanye," ujar Kalla.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menilai gerakan tagar 2019 Ganti Presiden bukan merupakan bentuk kampanye, melainkan ungkapan penyampaian kebebasan berpendapat.
Baca Juga: Metromini dan Kopaja Berkeliaran Saat Asian Games akan Ditilang
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
Terkini
-
RS Polri Identifikasi Dua Jenazah Terbakar di ACC Kwitang sebagai Reno dan Farhan
-
Ledakan Mengguncang Masjid di SMA 72 Jakarta Utara, Benda Ini Diduga Jadi Pemicunya?
-
2 Siswa jadi Korban, Ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading Diduga dari Speaker Masjid
-
Ledakan di Masjid SMA 72 Jakarta Diduga Berasal dari Sound System
-
Eks Sekretaris MA Kembali ke Meja Hijau: Sidang TPPU Terkait Kasus Suap Rp49 Miliar Digelar!
-
Para Korban Diangkut Mobil, Viral Detik-detik Kepanikan usai Ledakan di Masjid SMAN 72 Kelapa Gading
-
DataOn Sukses Gelar Konferensi HR Tahunan ke-15: Gabungkan Inovasi & Sisi Humanis
-
Breaking News! Masjid di SMA 72 Diguncang Ledakan, Sejumlah Korban Dilarikan ke RS
-
Polda Metro Jaya Bagi Dua Klaster Tersangka Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo di Klaster 2
-
Diungkap Menko Yusril, Prabowo Lantik Komite Reformasi Polri Sore Ini, Ada Nama Mahfud?