Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau agar elit politik tidak memicu terjadinya konflik sosial. Hal itu menanggapi pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang sempat menyinggung soal Pilpres 2019 di hadapan mahasiswa Universiatas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Komisoner KPU, Wahyu Setiawan mengharapkan para elit politik seharusnya dapat mengedukasi, bukan malah menciptakan pernyataan yang dapat memicu terjadinya konflik. Terlebih menurutnya itu dilakukan di lingkungan pendidikan yang menurutnya tidak boleh menjadi objek kampanye.
"Para elit diharapkan menjadi juru damai politik yang mengedukasi, tidak malah menciptakan pernyataan-pernyataan yang berpotensi mengobarkan konflik sosial. Apa lagi itu di lembaga pendidikan tidak boleh menjadi tempat kampanye," kata Wahyu, Kamis (30/8/2018).
Kendati belum memasuki masa kampanye, menurut Wahyu, seharusnya para elit politik dapat menahan diri. Selain itu, sebagai pejabat negara pernyataan Zulkifli dinilai dapat mempengaruhi massa.
"Kita menghargai ekspresi politik masyarakat. Tetapi elit politik semestinya memahami saat ini belum saatnya berkampanye. Apalagi apabila beliau berbicara sebagai ketua MPR tentu akan berdampak secara politik," pungkasnya.
Untuk diketahui, Zulkifli Hasan menyingung soal Pilpres 2019 saat memberikan sambutan di hadapan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dia menanyakan kepada mahasiswa apakah lebih setuju Joko Widodo (Jokowi) lanjut jadi presiden atau ganti presiden? Pertanyaan itu dilontarkan Zulkifli Hasan di UMJ yang juga turut dihadiri bakal cawapres Sandiaga Uno.
Namun, Ketua MPR RI itu mengatakan, apa yang disampaikan itu sebatas pertanyaan dan bukan bagian dari kampanye. "Jadi kalau disuruh memilih apakah mau lanjut atau ganti?," kata Zulkifli yang kemudian secara serentak dijawab ganti oleh para mahasiswa UMJ.
Berita Terkait
-
Ketua MPR: Prabowo - Jokowi Berpelukan, Rakyat Juga Harus Bisa
-
Zulkifli Tanya ke Mahasiswa: Mau Lanjut atau Ganti Presiden?
-
Ditemani Ketua MPR dan Wantim MUI, Sandiaga Kasih Kuliah di UMJ
-
Gerakan #2019GantiPresiden Bukan Kampanye, KPU: Silahkan Saja
-
Soal Gerakan #2019GantiPresiden, Polisi Tunggu Laporan Bawaslu
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker