Suara.com - DPD Partai Demokrat Jawa Barat akan meminta keterangan Deddy Mizwar terkait wacana menjadi Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 sebagai juru kampanye untuk pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Maruf Amin.
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya mengatakan Deddy Mizwar akan mendatangi kantor DPD Partai Demokrat Jawa Barat di Jalan Sutami, Kota Bandung hari ini sekitar pukul 15.00 WIB.
"Kami akan meminta keterangan kepada Deddy terkait keputusannya bergabung menjadi jubir Jokowi - Maruf Amin. Insya Allah, pukul 15.00 WIB di kantor DPD Partai Demokrat Jabar pak Deddy mau datang," kata Asep.
Dirinya telah mendapat kepastian bila Deddy akan datang untuk memberi penjelasan.
Selain itu, ia dan pengurus Partai Demokrat Jabar lainnya akan menyambut dengan baik kedatangan 'Jenderal Naga Bonar' tersebut.
"Sudah, sudah konfirmasi mau datang," ujarnya lagi.
Ketika ditanyakan akan diputuskan nasib Deddy dalam pertemuan nanti, Asep belum bisa banyak berbicara terkait itu karena pihaknya perlu memberi laporan kepada DPP Demokrat terkait hasil pertemuan yang dilakukan.
"Terkait sikap terhadap Bang Demiz (Deddy Mizwar) akan seperti apa tampaknya akan dilakukan setelah mendengarkan laporan hasil pertemuan dengan Bang Demiz dari DPD PD Jabar," katanya pula.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Deddy Mizwar mengucapkan "Insya Allah" terkait pernyataan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi - Maruf Amin, Hasto Kristiyanto yang menyatakan Demiz sebagai juru bicara tim kampanye bakal pasangan capres/cawapres tersebut.
Baca Juga: Deddy Mizwar Jadi Jubir Jokowi, Bamsoet: Welcome Join the Club
"Insya Allah, jika Allah mengizinkan dan menghendaki. Namun itu semua masih belum pasti," kata pria yang akrab disapa Demiz ini, beberapa waktu lalu.
Demiz mengakui bahwa sudah ada Tim Kampanye Nasional Pasangan Jokowi - Maruf Amin yang mendatangi dirinya untuk berkomunikasi. Namun, kata dia, komunikasi tersebut belum diputuskan secara jelas apa saja tugas dan kewajibannya jika tergabung dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin.
"Sudah ada timses yang datang, tapi kan harus jelas apa dulu tugas dan kewajibannya," ujar dia.
Saat bersaing dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mizwar tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Partai Demokrat pada Pilpres 2019 mengusung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
Terkini
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah
-
Pemerintah Bangun 2.603 Hunian Tetap Korban Bencana di Sumatra Mulai Bulan Ini
-
Bagaimana Perubahan Iklim Bisa Tingkatkan Ancaman Penyakit Zoonosis?
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, Anggota Komisi IV DPR Ingatkan Pengalaman Pahit di Berbagai Daerah
-
Mahfud MD Sebut Potensi Pelanggaran HAM di Kasus Ijazah Jokowi, Ini Penjelasannya