Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kepercayaan dunia terhadap Indonesia semakin besar. Salah satunya karena sikap Indonesia yang terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Ini dikatakan Jokowi saat melepas 970 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian. Mereka terdiri dari satgas Rapidly Deployable Battalion (RDB) Kontingen Garuda XXXIX-A/Monusco Kongo dan Marine Task Force (MTF) XXVII-K Unifil Lebanon.
"Untuk mendorong proses perdamaian di Myanmar dan Afghanistan dan terutama terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan PBB," ujar Jokowi di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/8/2018).
Sebanyak 970 prajurit yang dilepas terdiri dari Satgas RDB Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo sebanyak 850 personel TNI AL, TNI AD, dan TNI AU. Mereka berangkat menggunakan pesawat.
Sedangkan Satgas MTF Kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon sebanyak 120 personel TNI AL. Mereka berangkat menggunakan KRI Sultan Hasanuddin, bertugas di Laut Mediterania, menggantikan 120 personel sebelumnya.
Jokowi kemudian berpesan pada Kontingen Garuda yang bertugas di seluruh dunia untuk menjaga nama baik Indonesia.
"Patuhi hukum setempat dan selalu ikuti prosedur yang berlaku. Pahami dan hormati budaya setempat, tunjukkan profesionalisme, disiplin, dedikasi dan loyalitas," kata Jokowi.
"Jagalah sikap dan perilaku saudara-saudara dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat dan pasukan negara-negara lain," Jokowi menambahkan.
Dalam kesempatan ini, Kepala Negara juga menyampaikan ucapan terima kasih pada 970 prajurit yang sudah mau berkorban dalam misi perdamaian.
Baca Juga: Kirim 970 Tentara ke Lebanon, Jokowi: Bangga Jaga Perdamaian
Mereka, kata Jokowi, akan bertugas dalam waktu yang cukup lama dan jauh dari keluarga serta orang-orang yang dicintai.
"Saya berharap saudara-saudara sekalian dapat mengerjakan tugas misi ini dengan penuh tanggung jawab dan semangat, nama baik bangsa Indonesia berada di diri saudara-saudara semua," katanya.
Berita Terkait
-
Hanifan dan Pipiet, Dua Sejoli Peraih Emas Asian Games 2018
-
Kirim 970 Tentara ke Lebanon, Jokowi: Bangga Jaga Perdamaian
-
Disindir Haters, Balasan Anggun C Sasmi Ini Bikin Skakmat
-
Mantan Menteri Jokowi Jadi Timses Prabowo, Raup Suara di Jabar
-
Apa Sanksi dari Demokrat Jika Deddy Mizwar Membelot ke Jokowi?
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri