Suara.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menentang usulan anggaran sosialisasi pemilihan presiden (pilpres) sebesar Rp 11 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurut Bestari, kegiatan itu adalah kegiatan ecek-ecek.
Usulan anggaran itu naik drastis dari Rp 3,8 miliar pada anggaran tahun sebelumnya, melonjak jadi Rp 11 miliar. Anggaran itu rencananya digunakan untuk sosialisasi pilpres kepada 18 ribu warga dari total sekitar 10 juta penduduk DKI Jakarta.
Tingginya anggaran sosialisasi itu jadi pertanyaan bagi Bestari. Ia mempertanyakan apa parameter dasar yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan sosialisasi tersebut. Sebab, dalam usulan anggaran, hanya ada 18 ribu penduduk saja yang dilibatkan dalam sosialisasi.
"Kegiatan ecek-ecek, total seluruhnya 18 ribu orang. Penduduk Jakarta berapa? Sekarang ukuran apa yang dipakai sehingga dikatakan 18 ribu orang tersosialisasi tentang pilpres?," Kata Bestari dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (7/9/2018).
Menurut Bestari, alasan yang diungkapkan Pemprov DKI dalam hal ini Kesbangpol tidak masuk akal. Pasalnya, tidak melibatkan seluruh masyarakat.
Bestari pun meminta, indikator yang digunakan adalah memberikan pemaparan sosialisasi kepada ketua RT di seluruh Jakarta yang jumlahnya sekitar 33 ribu. Sehingga, para ketua RT nantinya bisa menyampaikan proses sosialisasi kepada masyarakat luas agar sosialisasi lebih efektif dan menyeluruh.
Namun demikian, sejumlah ketua komisi di DPRD DKI Jakarta menyetujui pengajuan anggaran sosialisasi pemilu tersebut. Sehingga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi selaku pimpinan rapat langsung mengetok palu tanda persetujuan dari DPRD.
Sikap Pras (sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi) pun membuat Bestari kesal. Ia merasa ketua pimpinan sidang tidak menyerap aspirasi para anggota DPRD dengan adil.
"Ini sudah selesai pembahasannya? Langsung ketuk-ketuk saja pimpinan enggak usah tanya pendapat," ucap Bestari dengan nada kesal.
Baca Juga: Deklarasi #2019PrabowoPresiden, Ahmad Dhani Jadi Incaran
Kegiatan sosialisasi Pilpres ditujukan untuk 18 ribu orang yang dibagi dalam 180 angkatan. Setiap angkatan terdiri dari 100 orang. Kegiatan akan dilaksanakan di satu tempat secara berkala.
Berita Terkait
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat
-
Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Demo Agustus, Syahdan Husein Soroti Kasus Aparat Bunuh Anak di Tual
-
Gus Ipul Bocorkan Rencana Kemensos untuk Jangkau Ratusan Ribu Lansia dapat MBG Tahun Ini
-
KPK Ungkap Modus Budiman Bayu Sembunyikan Uang Gratifikasi Rp5,19 Miliar
-
KPK Ungkap Kasus Korupsi Bea Cukai Pengaruhi Maraknya Rokok Ilegal
-
Terungkap! Ini Alasan KPK Langsung Tangkap Kasi Intel Cukai