Suara.com - Koalisi Indonesia Adil Makmur, pengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno memastikan tidak akan memasukan kepala daerah kedalam struktur tim kampanye. Hal itu berbeda dengan Koalisi indonesia Kerja (KIK) pengsung Jokowi - Ma'ruf Amin.
Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menuturkan kalau kepala daerah memiliki tanggung jawab besar terhadap daerah yang dipimpinnya. Untuk itu, berdasarkan hasil rapat Koalisi Indonesia Adil Makmur menyepakati tidak akan memasukan kepala daerah kedalam struktur tim kampanye.
"Rapat menyetujui bahwa kepala daerah di bawah partai koalisi kami tidak diminta untuk masuk dalam tim Prabowo - Sandi. Kami minta agar seluruh kepala daerah berkonsentrasi memimpin daerahnya masing-masing," tutur Muzani seusai melakukan pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa (18/9/2018) malam.
Menurutnya, terkait persoalan yang menyangkut Pilpres 2019 nanti sepenuhnya akan menjadi urusan partai koalisi. Para kepala daerah dari partai politik Koalisi Indonesia Adil Makmur tidak diminta untuk masuk dalam tim kampanye Prabowo - Sandiaga dan juga diberi keleluasaan untuk menentukan pilihannya sendiri.
"Kami tidak meminta kepada mereka (kepala daerah), dan saya kira pilihan mereka sudah tahu dan sudah pasti, sehingga kami sudah mengerti apa yang harus mereka lakukan," ucapnya.
Sementara, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pengusung pasangan Jokowi - Ma'ruf justru mengatakan akan mengerahkan kepala daerah dari kader partai politik yang tergabung dalam KIK untuk memenangkan Pilpres 2019.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) KIK, Jhonny G Plate mengatakan kalau kepala daerah akan mengambil peran dalam memenangkan Jokowi - Ma'ruf sesuai dengan aturan undang-undang. Kepala daerah tersebut nantinya harus mengambil cuti terlebih dahulu.
"Kalau dari TKN pasti kepala daerah kami akan mengambil bagian dan peran sesuai yang dibolehkan undang-undang. Mereka akanmenggunakan haknya sebagai juru kampanye. Tentu dengan mengikuti aturnanya hasrus cuti dan harus tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Plate di Posko Cemara, Jakarta pusat, Kamis (13/9) lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan