Suara.com - Tempat ibadah jangan digunakan untuk kampanye politik mendukung capres - cawapres tertentu karena bisa mengakibatkan perpecahan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengingatkan agar para tokoh agama jangan menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye politik atau menggiring untuk memilih tokoh tertentu.
Din mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa melihat politik dalam sudut pandang agama harus menekankan pada nilai-nilai etika dan moral.
"Berbicara tentang etika politik, moralitas politik dalam sudut pandang agama, maka tempat-tempat ibadah dengan demikian tidak seharusnya digunakan untuk kampanye politik apalagi mendukung atau tidak mendukung seseorang," kata Din.
Din mengakui memang di dalam Islam tidak menganut pemisahan antara agama dan politik sehingga pengaitan agama dan politik jadi tak terelakan. Namun pengaitan agama kepada politik tersebut tetap harus menekankan nilai-nilai etika dan moral.
Dia berpendapat apabila tempat-tempat ibadah diselipkan kampanye politik atau untuk menggiring pada dukungan salah satu calon dalam pemilu 2019, maka bisa mengakibatkan perpecahan.
"Kalau itu terjadi saya kira kalangan jamaah umat Islam itu sendiri mengalami perpecahan dan permusuhan, dan akhirnya demokrasi membuat kita terpecah belah," kata Din.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat Lebang mengatakan pihaknya telah mengirimkan imbauan kepada semua gereja untuk tidak menjadikan mimbar sebagai ajang kampanye. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara para jemaat.
"Sebab pilihan politik jemaat berbeda. Kalau mimbar jadi ajang kampanye, akan jadi perpecahan di antara umat beragama," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Vicky Prasetyo Diduga Belum Kembalikan Modal Kampanye Rp700 Juta, Berujung Laporan ke Polisi
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029