Suara.com - Tempat ibadah jangan digunakan untuk kampanye politik mendukung capres - cawapres tertentu karena bisa mengakibatkan perpecahan. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin mengingatkan agar para tokoh agama jangan menjadikan tempat ibadah untuk berkampanye politik atau menggiring untuk memilih tokoh tertentu.
Din mengatakan di Jakarta, Kamis, bahwa melihat politik dalam sudut pandang agama harus menekankan pada nilai-nilai etika dan moral.
"Berbicara tentang etika politik, moralitas politik dalam sudut pandang agama, maka tempat-tempat ibadah dengan demikian tidak seharusnya digunakan untuk kampanye politik apalagi mendukung atau tidak mendukung seseorang," kata Din.
Din mengakui memang di dalam Islam tidak menganut pemisahan antara agama dan politik sehingga pengaitan agama dan politik jadi tak terelakan. Namun pengaitan agama kepada politik tersebut tetap harus menekankan nilai-nilai etika dan moral.
Dia berpendapat apabila tempat-tempat ibadah diselipkan kampanye politik atau untuk menggiring pada dukungan salah satu calon dalam pemilu 2019, maka bisa mengakibatkan perpecahan.
"Kalau itu terjadi saya kira kalangan jamaah umat Islam itu sendiri mengalami perpecahan dan permusuhan, dan akhirnya demokrasi membuat kita terpecah belah," kata Din.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Henriette Tabita Hutabarat Lebang mengatakan pihaknya telah mengirimkan imbauan kepada semua gereja untuk tidak menjadikan mimbar sebagai ajang kampanye. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara para jemaat.
"Sebab pilihan politik jemaat berbeda. Kalau mimbar jadi ajang kampanye, akan jadi perpecahan di antara umat beragama," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Vicky Prasetyo Diduga Belum Kembalikan Modal Kampanye Rp700 Juta, Berujung Laporan ke Polisi
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Dana Kampanye Jadi Celah Korupsi, Pakar Sebut Pilkada Tak Langsung Tak Efektif
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!