Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Jaksa Agung H. M Prasetyo. SBY meminta maaf karena salah satu kadernya, yakni Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyebut Jokowi dan Prasetyo di balik pindahnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut ke Partai Nasdem.
"Saya minta maaf kepada Presiden Jokowi dan Jaksa Agung atas tweet Bung Andi Arief (AA), kader Demokrat yang terlalu keras," ujar SBY dalam cuitannya di akun Twitter @SBYudhoyono, Jumat (28/9/2018).
"Pernyataan spontan AA tersebut mungkin berlebihan dan membuat tak nyaman Pak Jokowi dan Pak Prasetyo," sambungnya.
SBY menyebut cuitan Andi Arief mewakili kekecewan kader Demokrat setelah mendapat informasi Vicky Lumentut berpindah ke Partai Nasdem. Karena itu, ia menilai perpindahan Vicky sangat melukai kader Demokrat.
"Saya tahu AA mewakili perasaan jutaan kader Demokrat yang tidak terima partai dan pemimpinnya dilecehkan oleh Partai Nasdem," kata SBY dalam cuitannya.
"Penjaketan Ketua DPD PD Sulut Vicky Lumentut (jadi kader Nasdem) secara demonstratif tadi malam memang sangat melukai," sambungnya.
Dalam cuitannya, SBY meyakini Jokowi tak tahu menahu. Namun ia meyakini Jokowi bisa merasakan kekecewaan kader Demokrat. SBY juga menambahkan, Jokowi menginginkan Pemilu yang berlangsung damai.
"Meskipun saya yakin Pak Jokowi tidak tahu-menahu, beliau pasti bisa rasakan perasaan kader Demokrat. Semoga dapat dipetik hikmahnya," tulis SBY.
"Saya juga yakin Presiden Jokowi ingin pemilu ini berlangsung secara damai & tak ada perilaku politik yg melampaui batasnya," lanjut SBY.
Baca Juga: Berita Gempa Terkini: Kemenkominfo Kirim 30 Telepon Satelit
Sebelumnya, Andi Arief menuliskan cuitan dengan menyeret nama Presiden Jokowi dan Jaksa Agung HM Prasetyo perihal pindahnya Partai Demokrat Sulawesi Utara Vicky Lumentut ke Partai Nasdem.
Dalam cuitan di akun twitter @AndiArief, Arief menuding Kejaksaan Agung sebagai alat politik Partai Nasdem.
Andi juga menuding Jokowi mengetahui dan terlibat hal tersebut.
"Jokowi ini tahu apa pura2 gak tahu atau malah terlibat dalam urusan abuse of power jaksa agung yang menjadi ketua DPD Nasdem propinsi kejaksaan?," tulis Andi dalam cuitannya, Jumat (28/9/2018).
"Kalau Jokowi memang terlibat dalam skandal jaksa agung jadi alat politik Nasdem, saya menyerukan #2018gantipresiden," sambungnya.
Selain itu, Andi menuliskan cuitan bahwa Kejaksaan menjadi alat politik Partai Nasdem. Karena itu ia menyerukan adanya tagar Ganti Presiden #2018.
Berita Terkait
-
PSI Tegaskan Posisi: Tetap Pro-Jokowi dan Siap Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran
-
Fakta Sebenarnya di Balik Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan, Surya Paloh Ucapkan Selamat Kepada Keluarga Besar Pak Harto
-
Profil Sarwo Edhie Wibowo: Mertua SBY yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional
-
Polda Metro Jaya Tetapkan 8 Tersangka dalam Kasus Ijazah Jokowi
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu