Suara.com - Sebanyak 18 negara menawarkan bantuan ke pemerintah Indonesia untuk penanganan gempa 7,4 skala richter dan tsunami di kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyampaikan penerimaan bantuan itu pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Ke-18 negara yang menawarkan memberikan bantuan untuk Indonesia diantaranya dari Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swis, Norwegia, Turki, Uni Eropa, Australia, Arab, Qatar, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Cina.
"Mengenai adanya bantuan internasional, saya jelaskan di sini, bahwa presiden sudah memutuskan menerima bantuan dari luar negeri," ujar Menkopolhukam Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).
Wiranto menjelaskan beberapa alasan pemerintah membuka bantuan internasional karena Indonesia miliki hubungan persahabatan yang baik dengan sejumlah negara dari kunjungan kerja Preisden Jokowi.
"Hubungan yang saling menguntukan dan membantu, tawaran dari negara sahabat untuk bantu penanganan gempa di Palu," kata dia.
Pertimbangan yang lain adalah pemerintah Indonesia juga pernah memberikan bantuan pada sejumlah negara saat terjadi bencana atau musibah. Misal Indonesia pernah beri bantuan musibah di Bangladesh, pengungsi Rohingya. Kemudian gempa bumi di Nepal.
"Atas kebutuhan adanya mobilisasi untuk berapa kebutuhan untuk meringankan saudara-saudara kita di Palu dan seterusnya, maka diputuskan menerima bantuan," Wiranto menambahkan.
Wiranto ingin bantuan internasional nantinya tepat sasaran. Serta barang yang diberikan negara sahabat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tiba tepat waktu.
"Saat ini yang kita butuhkan tanggap darurat yang langsung dibutuhkan masyarakat," kata Wiranto
Baca Juga: 4 Provinsi Pakai Dana APBD untuk Bantu Korban Gempa Palu
Pemerintah Butuhkan Ini
Menkopolhukam sudah mencatat kebutihan yang dibutuhkan dari negara internasional. Yang paling dibutuhkan pemerintah saat ini adalah alat angkut udara.
"Kita tahu saat bencana terjadi PLN mati. Kemudian BBM langka. Komunikasi seluler mati. Beberapa jalan darat terputus. Sehingga yang efektif bantuan cepat dari udara," jelas dia.
Tidak semua jenis pesawat bisa masuk ke bandara di Palu karena panjang landasan hanya 2.500. Namum yang bisa digunakan untuk pesawat saat ini sekitar 2.000 meter.
"Masalah tenda kita butuhkan, dilaporkan air bersih sulit didapat di sana. Sumber air bersih nggak banyak. Sumur pompa butuh, listrik pasokannya sangat rendah, diminta bantuan genset dari negara lain," kata Wiranto.
Selain itu pemerintah juga membutuhkan fogging untuk netralisir ada jenazah yang terlambat dikubur dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mengumpulkan duta besar atau perwakilan dari negara sahabat yang mau membantu Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Diduga Lakukan Pemerasan hingga Ratusan Juta, Kajari dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri HSU Ditahan KPK
-
Boni Hargens: 5 Logical Fallacies di Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025