Suara.com - Sebanyak 18 negara menawarkan bantuan ke pemerintah Indonesia untuk penanganan gempa 7,4 skala richter dan tsunami di kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menyampaikan penerimaan bantuan itu pada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Ke-18 negara yang menawarkan memberikan bantuan untuk Indonesia diantaranya dari Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swis, Norwegia, Turki, Uni Eropa, Australia, Arab, Qatar, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan Cina.
"Mengenai adanya bantuan internasional, saya jelaskan di sini, bahwa presiden sudah memutuskan menerima bantuan dari luar negeri," ujar Menkopolhukam Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018).
Wiranto menjelaskan beberapa alasan pemerintah membuka bantuan internasional karena Indonesia miliki hubungan persahabatan yang baik dengan sejumlah negara dari kunjungan kerja Preisden Jokowi.
"Hubungan yang saling menguntukan dan membantu, tawaran dari negara sahabat untuk bantu penanganan gempa di Palu," kata dia.
Pertimbangan yang lain adalah pemerintah Indonesia juga pernah memberikan bantuan pada sejumlah negara saat terjadi bencana atau musibah. Misal Indonesia pernah beri bantuan musibah di Bangladesh, pengungsi Rohingya. Kemudian gempa bumi di Nepal.
"Atas kebutuhan adanya mobilisasi untuk berapa kebutuhan untuk meringankan saudara-saudara kita di Palu dan seterusnya, maka diputuskan menerima bantuan," Wiranto menambahkan.
Wiranto ingin bantuan internasional nantinya tepat sasaran. Serta barang yang diberikan negara sahabat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tiba tepat waktu.
"Saat ini yang kita butuhkan tanggap darurat yang langsung dibutuhkan masyarakat," kata Wiranto
Baca Juga: 4 Provinsi Pakai Dana APBD untuk Bantu Korban Gempa Palu
Pemerintah Butuhkan Ini
Menkopolhukam sudah mencatat kebutihan yang dibutuhkan dari negara internasional. Yang paling dibutuhkan pemerintah saat ini adalah alat angkut udara.
"Kita tahu saat bencana terjadi PLN mati. Kemudian BBM langka. Komunikasi seluler mati. Beberapa jalan darat terputus. Sehingga yang efektif bantuan cepat dari udara," jelas dia.
Tidak semua jenis pesawat bisa masuk ke bandara di Palu karena panjang landasan hanya 2.500. Namum yang bisa digunakan untuk pesawat saat ini sekitar 2.000 meter.
"Masalah tenda kita butuhkan, dilaporkan air bersih sulit didapat di sana. Sumber air bersih nggak banyak. Sumur pompa butuh, listrik pasokannya sangat rendah, diminta bantuan genset dari negara lain," kata Wiranto.
Selain itu pemerintah juga membutuhkan fogging untuk netralisir ada jenazah yang terlambat dikubur dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Saat ini Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang mengumpulkan duta besar atau perwakilan dari negara sahabat yang mau membantu Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?