Suara.com - Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengaku terkejut mendengar kabar mengenai kondisi aktivis sosial Ratna Sarumpaet yang diduga dipukuli hingga babak belur okeh orang tak dikenal. Atas peristiwa itu, ia minta Ratna untuk melapor ke Polisi.
“Pertama tentu kami sangat kaget atas berita (dugaan pemukulan) yang dialami oleh Ibu Ratna Sarumpaet. Harapan kami Bu Ratna harus menguatkan diri dan berani melapor ke pihak berwajib, Polisi,” kata Riza di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/2018).
Kedua, pihaknya meminta aparat Kepolisian untuk menyelidiki kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ratna. Ia berharap Polisi dapat mengungkap kebenaran informasi di media sosial yang menyebut Ratna babak belur karena dikeroyok orang.
“Kami minta Polisi dapat menyelidiki, meneliti cermat apa sebetulnya yang terjadi. Kalau betul yang terjadi ada penganiayaan tentu ini peristiwa yang sangat disesalkan bagi demokrasi yang kita banggakan selama ini,” ujar dia.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Kepolisian terkait simpang siur berita soal kasus RS (Ratna Sarumpaet), ada yang bilang hoaks, ada yang bilang benar. Tapi fakta yang kami cek langsung ke yang bersangkutan merasa dianiaya,” Riza menambahkan.
Selain itu Riza meluruskan informasi soal Ratna Sarumpaet tidak dirawat di Rumah Sakit. Menurutnya, Ratna hanya dilarikan ke klinik.
“Terkait berita dicek tidak ada di RS, memang informasi yang kami terima dia tidak pernah ke RS, tapi ke klinik. Mudah mudahan hari ini pihak polisi bisa mengecek berita ini dan harapan kami yang paling penting marilah kita bangun demokrasi ini secara baik, damai, jujur dan semua kedaulatan ada di tangan rakyat. Jangan ada intervensi apalagi penganiayaan,” kata dia.
Sementara itu, lanjut dia, Ketua Umum partai Gerindra yang juga capres nomor urut 2 telah membesuk Ratna. Prabowo Subianto datang membesuk bersama Ketua Dewan Penasehat PAN Amien Rais.
“Memang kami sempat datang, Pak Prabowo, Pak Fadlizon kemudian Pak Amien Rais melihat langsung keadaan Bu Ratna. Yang bersangkutan kelihatan sangat takut, sehingga hampir seminggu lebih kita baru tahu peristiwa ini,” tandas dia.
Baca Juga: Kejanggalan Tweet Ratna Sarumpaet, Prabowo: Admin yang Pegang
Berita Terkait
-
Timses Jokowi: Kejahatan Publik, Jika Ratna Sarumpaet Rekayasa
-
Polisi: Tak Ada Acara Internasional yang Diklaim Ratna Sarumpaet
-
Dalami Kasus Ratna Sarumpaet, Polisi Terima Tiga Laporan
-
Heboh Ratna Sarumpaet, Ini Sindiran Tajam Melanie Subono?
-
Sore Ini, Ratna Sarumpaet Buka Suara dan Jumpa Pers di Rumahnya
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru