Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengganti nama program Ok Otrip menjadi Jak Lingko. Penggantian nama program itu dilakukan lantaran kini program sudah diresmikan dan telah melewati masa uji coba.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, penggunaan nama Ok Otrip hanya digunakan selama masa uji coba saja. Nama Jak Lingko dipilih lantaran memiliki makna yang berarti pengintegrasian dan merupakan kosakata baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
"Ini diambil dari jenis pengelolaan pengairan sawah di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, sistem seperti jejaring laba-laba. Kita ingin nama sistem transportasi massal terintegrasi itu mencerminkan nama Jak Lingko," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/10/2018).
Anies menjelaskan, Jak Lingko juga memiliki filosofi ‘Jaringan Terinterigrasi Aman dan Nyaman’ sebagai perwujudan dari ibu kota negara. Dengan adanya Jak Lingko, Anies berharap masyarakat dapat beralih dengan menggunakan Jak Lingko berupa angkutan umum mikro menjadi moda transportasi terintegrasi.
"Kami berharap warga Jakarta berangkat dari mana saja, menuju tujuan mana saja di DKI Jakarta dengan menggunakan sistem transportasi umum Jak Lingko ini," ungkap Anies.
Sebelumnya, Pemprov DKI dan PT Transjakarta telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan 11 Operator Transportasi atau Angkutan Bus Kecil yang menjadi cikal bakal perluasan OK OTrip. Nantinya juga akan melibatkan moda transportasi berbasis rel, seperti MRT dan LRT.
Capaian atas program layanan transportasi massal itu sudah terhitung sejak 1 Januari hingga 5 Oktober 2018. Sedikitnya sudah ada 484 armada bus kecil yang telah tergabung dalam program ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?
-
75 Persen Bansos Triwulan III Sudah Tersalur, Mensos Akui Masih Ada Bantuan Nyangkut!
-
YLBHI Ingatkan Prabowo: Calon Kapolri Baru Harus Jaga Independensi, Bukan Alat Politik atau Bisnis!