Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta kepolisian memberikan klarifikasi, terkait kejanggalan dalam surat pemanggilan pemeriksaan untuk Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais.
Menurutnya, klarifikasi itu diperlukan untuk menyudahi intrik Amien Rais dikriminalisasi.
Hidayat sempat mengungkapkan rasa herannya, saat menemukan kejanggalan dalam surat tersebut. Surat itu merupakan surat pemanggilan Amien Rais sebagai saksi, dalam kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet.
Pasalnya, surat itu dibuat tanggal 2 Oktober 2018. Padahal, Ratna Sarumpaet baru mengungkapkan kebohongannya pada 3 Oktober 2018 dan ditetapkan sebagai tersangka keesokan harinya.
"Kalau Pak Amien dipanggil sementara Ibu Ratna bukan orang yang berstatus bermasalah dari segi hukum, jadi Pak Amien saksi apa? " tanya Hidayat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Rabu (10/10/2018).
Ia mengamini pernyataan Amien Rais, mengenai kejanggalan dalam surat tersebut. Karenanya, Hidayat meminta pihak kepolisian untuk segera memberikan klarifikasi terkait temuan tersebut.
"Polisi penting untuk menyampaikan klarifikasi, supaya publik melihat yang terjadi di Indonesia. Ini penegakan hukum, bukan politisasi hukum atau stigmatisasi tokoh, siapa pun mereka," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kejati DKI Bongkar Kredit Fiktif Rp 600 Miliar di Bank BUMN, 3 Petinggi PT LAT Ditahan
-
Kritik Qodari, Guru Besar UII Ingatkan Bahaya Homeless Media Jadi Alat Propaganda Pemerintah
-
Bulog Raih Penghargaan BUMN Entrepreneurial Marketing Awards (BEMA) di Jakarta Marketing Week 2026
-
DPR Soroti Langkah Pemerintah Gandeng Homeless Media: Jangan Sampai Timbulkan Konflik Kepentingan
-
Penembak Acara Gedung Putih Ternyata Marah soal Iran, Donald Trump Jadi Target Utama
-
Nama Djaka Budi Utama Masuk Surat Dakwaan Kasus Bea Cukai, KPK Akan Telusuri Keterlibatannya?
-
Di Balik Ledakan Belanja Online, Mengapa Transisi Kemasan Ramah Lingkungan Masih Berliku?
-
Gus Ipul Wanti-wanti Pengelola Sekolah Rakyat: Jangan Sampai Aset Negara Jadi Masalah
-
Harga Minyak Dunia Anjlok 6 Persen Usai Ketegangan AS-Iran di Selat Hormuz Mereda
-
Studi Ungkap Gunung Berapi yang Tidur Ribuan Tahun Ternyata Bisa Tetap Aktif: Mengapa?