Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir untuk memperhatikan mantan Menteri Sosial Idrus Marham dalam proyek PLTU Riau-1. Diduga Idrus Marham turut mendapatkan fee proyek.
Hal itu disampaikan Eni sebagai saksi dalam sidang terdakwa Bos Balckgold Natural Resource Limited, Johannes B. Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (11/10/2018).
Adapun, Eni menyampaikan hal tersebut lantaran Setya Novanto ketika itu menjabat Ketua Umum Golkar yang meminta Eni untuk mengawal PLTU Riau-1. Namun, berjalannya proyek tersebut Setnov ditangkap oleh KPK terkait korupsi e-KTP.
Sehingga, Idrus Marham ketika itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum Golkar. Dan apa yang terkait berjalannya proyek PLTU Riau-1, Eni menyampaikan kepada Idrus Marham.
"Saya bilang ke pak Sofyan Basyir, untuk perhatikan pak Idrus. Saya minta pak Sofyan Basir bicara ke Kotjo untuk memperhatikan pak Idrus," kata Eni didepan majelis hakim.
Lantaran Eni melihat bahwa sosok Idrus Marham sebagai petugas Partai cukup loyalitas. Sehingga, Eni inisiatif dengan berjalannya proyek tersebut, Idrus Marham mendapat pula bagian.
"Saya inisiatif sendiri, karena saya tau Idrus Marham itu bekerja di partai luar biasa, beliau itu betul menegakan organisasi, dan saya pikir inisiatif dengan pak Sofyan Basir," ujar Eni
Eni meminta Sofyan perhatikan Idrus agar disampaikan kepada Johannes B. Kotjo. Lantaran Kotjo sebagai pemberi fee kepada Eni Saragih. Mungkin agar dapat juga diterima oleh Idrus Marham.
"(Eni Minta ke Sofyan) agar bicaralah dengan Kotjo supaya perhatikan pak Idrus marham. Kalau ada rejeki tolong perhatikan pak idrus marham," ucap Eni
Baca Juga: Idrus Marham dan Eni Saragih Diperiksa KPK secara Silang
Untuk diketahui, Kotjo didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan uang fee kepada tersangka Eni Maulani dan Idrus Marham bila dapat memuluskan proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp 4,7 miliar.
Adapun nilai proyek PLTU Riau-1 mencapai 900 juta dolar AS.
Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Prabowo Kunjungan di Sumatra Barat, Tinjau Penanganan Bencana dan Pemulihan Infrastruktur
-
Viral Tumpukan Sampah Ciputat Akhirnya Diangkut, Pemkot Tangsel Siapkan Solusi PSEL
-
KPK Buka Peluang Periksa Istri Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Bank BJB, Sebut Perceraian Tak Pengaruh
-
Membara Kala Basah, Kenapa Kebakaran di Jakarta Justru Meningkat Saat Hujan?
-
Keroyok 'Mata Elang' Hingga Tewas, Dua Polisi Dipecat, Empat Lainnya Demosi
-
Disebut-sebut di Sidang Korupsi Chromebook: Wali Kota Semarang Agustina: Saya Tak Terima Apa Pun
-
Kemenbud Resmi Tetapkan 85 Cagar Budaya Peringkat Nasional, Total Jadi 313
-
Bukan Sekadar Viral: Kenapa Tabola Bale dan Tor Monitor Ketua Bisa Menguasai Dunia Maya?
-
Muncul SE Kudeta Gus Yahya dari Kursi Ketum PBNU, Wasekjen: Itu Cacat Hukum!
-
Drone Misterius, Serdadu Diserang: Apa yang Terjadi di Area Tambang Emas Ketapang?