Suara.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih menyampaikan kepada Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir untuk memperhatikan mantan Menteri Sosial Idrus Marham dalam proyek PLTU Riau-1. Diduga Idrus Marham turut mendapatkan fee proyek.
Hal itu disampaikan Eni sebagai saksi dalam sidang terdakwa Bos Balckgold Natural Resource Limited, Johannes B. Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kamis (11/10/2018).
Adapun, Eni menyampaikan hal tersebut lantaran Setya Novanto ketika itu menjabat Ketua Umum Golkar yang meminta Eni untuk mengawal PLTU Riau-1. Namun, berjalannya proyek tersebut Setnov ditangkap oleh KPK terkait korupsi e-KTP.
Sehingga, Idrus Marham ketika itu menjadi Pelaksana Tugas (Plt) ketua umum Golkar. Dan apa yang terkait berjalannya proyek PLTU Riau-1, Eni menyampaikan kepada Idrus Marham.
"Saya bilang ke pak Sofyan Basyir, untuk perhatikan pak Idrus. Saya minta pak Sofyan Basir bicara ke Kotjo untuk memperhatikan pak Idrus," kata Eni didepan majelis hakim.
Lantaran Eni melihat bahwa sosok Idrus Marham sebagai petugas Partai cukup loyalitas. Sehingga, Eni inisiatif dengan berjalannya proyek tersebut, Idrus Marham mendapat pula bagian.
"Saya inisiatif sendiri, karena saya tau Idrus Marham itu bekerja di partai luar biasa, beliau itu betul menegakan organisasi, dan saya pikir inisiatif dengan pak Sofyan Basir," ujar Eni
Eni meminta Sofyan perhatikan Idrus agar disampaikan kepada Johannes B. Kotjo. Lantaran Kotjo sebagai pemberi fee kepada Eni Saragih. Mungkin agar dapat juga diterima oleh Idrus Marham.
"(Eni Minta ke Sofyan) agar bicaralah dengan Kotjo supaya perhatikan pak Idrus marham. Kalau ada rejeki tolong perhatikan pak idrus marham," ucap Eni
Baca Juga: Idrus Marham dan Eni Saragih Diperiksa KPK secara Silang
Untuk diketahui, Kotjo didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum memberikan uang fee kepada tersangka Eni Maulani dan Idrus Marham bila dapat memuluskan proyek PLTU Riau-1 sebesar Rp 4,7 miliar.
Adapun nilai proyek PLTU Riau-1 mencapai 900 juta dolar AS.
Kotjo didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Umrah Mandiri Jadi Sorotan, Wamenhaj: Itu Keniscayaan Karena Arab Saudi Sudah Buka Gerbang Lebar
-
Penumpang Asal Medan Tewas di Kursi Tunggu Bandara Soetta, Benarkah 'Death on Arrival' Penyebabnya?
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan