Suara.com - Calon Wakil Presiden nomor urut 1 maruf Amin menemui budayawan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun, di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta, Minggu (14/10/2018) petang, dalam suasana kekeluargaan di sebuah tempat bernama Rumah Maiyah.
"Saya bersyukur bisa diterima oleh Cak Nun seorang tokoh, budayawan yang sangat terkenal," kata Maruf saat bertemu Cak Nun di Rumah Maiyah, Yogyakarta, seperti diberitakan Antara.
Maruf Amin mengatakan, kali pertama bertemu Cak Nun saat Presiden Soeharto menanggalkan kekuasaannya.
Setelah itu, keduanya bertemu sekali lagi di Mekah, Arab Saudi, sebelum keduanya sibuk dengan kegiatan masing-masing.
Dalam pertemuan itu, Maruf Amin memohon doa restu karena dirinya diajak Presiden Jokowi maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2019.
Dia menjelaskan, dirinya akan membantu Presiden Jokowi menyiapkan landasan pembangunan bangsa serta mengawal agar tidak terjadi lagi konflik ideologi ke depan.
Secara khusus, Maruf Amin meminta Cak Nun memberikan masukan serta saran mengenai pluralisme.
"Cak Nun sebagai orang kebudayaan, saya ingin memperoleh masukan, saran, bagaimana kita membangun negara supaya lebih baik, lebih rukun, lebih sejahtera dan lebih maju didepan," kata Maruf Amin.
Dalam pertemuan itu, Cak Nun mengatakan bahwa sejatinya ia yang merasa bersyukur kepada Allah karena bisa kedatangan Maruf Amin.
Baca Juga: Setubuhi Putrinya, Ayah Bunuh dan Buang Mayat Asep ke Tong Sampah
Cak Nun tidak merasa pada tingkatnya, hingga bisa disebut membuat Maruf hadir ke tempatnya. Ia juga merasa tak pantas didatangi Ma'ruf.
"Saya tidak merasa pada levelnya untuk (bisa dikatakan) 'panjenengan rawuh' ke sini karena saya. Ibarat sepak bola, saya tidak di kesebelasan, wasit bukan, hakim garis juga bukan, official PSSI ya ndak, saya paling boneknya penonton," kata Cak Nun.
Meskipun demikian, kata Cak Nun, Allah sudah mengizinkan pertemuan itu. Dia memohon izin merespons soal keretakan dalam pluralisme.
Cak Nun mengatakan, saat ini gempa yang terjadi lebih banyak berasal dari manusia, bukan dari alam. Salah satunya gempa pluralisme, terjadinya keretakan-keretakan di mana-mana.
Menurut Cak Nun, masalah pluralisme tidak terjadi di kelas menengah ke bawah. Masalah pluralisme justru terjadi di tingkat atas dan elite saja dan digulirkan untuk kepentingan kekuasaan.
"Saya lakukan detoksifikasi di desa. Yang penting di desa rukun. Pak Kiai ini bukan hanya cawapres, tapi juga ulama, sangat penting supaya ilmu-ilmu beliau bermanfaat dalam posisi apa pun," kata Cak Nun.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Profil Eyal Zamir, Jenderal Israel yang Bongkar Krisis Personel di Tengah Tekanan Perang
-
Pemerintah Bentuk Tim Hitung Dampak Kerusakan Akibat Gempa di Sulut dan Malut
-
Soroti Banjir hingga Aturan Pelihara Hewan, Francine PSI Beberkan Keluhan Pedih Warga Jakarta
-
AAKI Bahas WFH ASN, Solusi Efisiensi di Tengah Krisis Energi Global
-
Bantah KPK, Pengacara Ono Surono: Penyidik yang Paksa Matikan CCTV, Lalu Sita Uang Arisan!
-
Peringatan Dini BMKG: Hujan Lebat Berpotensi Guyur Jabodetabek Sore Ini
-
Masjid Al-Aqsa Ditutup Total 34 Hari, Zionis Israel Nekat Pakai Dalih Perang Iran demi Keamanan
-
Ibu Korban Peluru Nyasar di Gresik Bantah Minta Kompensasi Rp3,3 M ke Marinir
-
KPK dan Kortas Tipidkor Polri Gelar Pertemuan Tertutup, Koordinasi Penanganan Kasus Baru!
-
63 Persen TPA Masih Open Dumping, Indonesia Darurat Sampah Meski Sudah Dilarang Sejak 2008