Suara.com - Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengomentari soal nazar Dedi Mulyadi yang akan membangun 1.000 rumah untuk janda di Jawa Barat apabila pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin menang di Pilpres 2019.
Menurut Suhud, Dedi Mulyadi yang akrab disapa Kang Dedi itu tak harus menunggu Jokowi menang apabila ingin berbuat baik membantu masyarakat.
Diketahui, Ketua Tim Kampanye (TKN) Jokowi-Maruf untuk wilayah Jabar, Dedi Mulyadi sempat bernazar apabila Jokowi menang dirinya akan merubuhkan kemudian membangun 1.000 rumah para janda di Jawa Barat. Suhud menyarankan kepada Dedi untuk menyegerakan niat baiknya itu.
“Jika ingin beramal pada orang-orang yang membutuhkan, baiknya laksanakan saja, tanpa perlu ada syarat,” kata Suhud kepada Suara.com, Selasa (16/10/2018).
Selain itu, Suhud memahami ada nazar tersebut berkaitan dengan berjalannya kampanye untuk Pilpres 2019. Dirinya meminta untuk nazar Dedi tersebut diawasi oleh penyelenggara Pemilu untuk mencermatinya. Hal tersebut dikhawatirkannya ada unsur politik uang, mengingat nazar Dedi yang membutuhkan dana yang besar.
“Jika dikaitkan dengan dukungan Pilpres 2019 maka KPU dan Bawaslu perlu dicermati, karena patut dicurigai ada unsur money politics,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Ketua Tim Pemenangan Jokowi – Maruf Amin wilayah Jawa Barat Dedi Mulyadi, memiliki nazar unik kalau pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 itu menang dalam Pilpres 2019.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut, bernazar merobohkan dan membangun kembali 1.000 rumah janda tua di Jabar. Menurut dia seribu rumah janda tersebut harus memenuhi kriteria tidak layak huni.
Baca Juga: Tersandung Suap Meikarta, Saham Lippo Group Bergerak Melemah
Berita Terkait
- 
            
              Sohibul Bolehkan PKS Kampanye Negatif, Begini Kata Sandiaga
 - 
            
              Kubu Prabowo Sindir Nazar Kang Dedi Bangun 1.000 Rumah Janda
 - 
            
              PKS Bolehkan Kampanye Negatif, Fahri: Sohibul Mau Tanggung Dosa?
 - 
            
              Sohibul Bolehkan PKS Kampanye Negatif, Ini Kata Kubu Jokowi
 - 
            
              Tanggapi Pernyataan Presiden PKS, Golkar Angkat Isu Kesejahteraan
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid