Suara.com - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu, menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mendera daerahnya pascagempa dan tsunami disertai likuifaksi pada 28 September 2018.
"Saya secara pribadi sebagai Wakil Wali Kota Palu, kalau memang dianggap tidak maksimal menjalankan pemerintahan, saya tidak ada masalah, saya siap diturunkan atau mengundurkan diri," ujar Sigit sembari meneteskan air mata di kantor DPRD Palu, Sulawesi tengah, Rabu (17/10/2018), seperti diberitakan Antara.
Pernyataan tersebut dikeluarkan Pasha Ungu ini disela-sela skors Rapat Dengar Pendapat di kantor dewan setempat, karena tidak dihadiri Wali Kota Palu, Hidayat.
Menurut dia, kalau pascagempa masyarakat memintanya mundur, dirinya siap, meski demikian dia belum menyampaikan secara formal kepada Wali Kota Palu, Hidayat bagaimana tanggapanya nanti.
Dirinya juga tidak ambil pusing terhadap kelompok masyarakat tertentu, yang sengaja memperkeruh suasana agar warga tidak mempercayai kinerjanya selama ini.
"Kami tidak peduli dihujat, kami tidak mau pusing dihina sampai dikatakan tidak mampu, saya secara pribadi tanpa membawa unsur-unsur pemerintah berusaha bekerja. Kalau setelah ini, saya (mundur), mungkin pak wali seperti apa nanti, bagaimana tanggap dia, saya belum tahu," katanya.
Vokalis band Ungu ini mengatakan, pada masa awal pascagempa, bantuan logistik yang datang sangat terbatas, sehingga ada warga yag tak mendapat bantuan.
"Apalah artinya saat datang pada awal-awal hanya satu truk. Kira-kira bagaimana rasanya kalau Anda berada di situ. Boleh dikata aparatur pemerintah sudah bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, kira-kira seperti apa yang kami harus lakukan," bebernya, dengan bicara terbata-bata.
Pasha tidak mempersoalkan jabatannya, karena yang terpenting warga Palu bisa bangkit setelah diterpa bencana.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ucapkan Ulang Tahun ke Prabowo Lewat Twitter
"Saya kira (jabatan) itu bukan persoalan. Tapi hari ini bagimana kita memberikan pemenuhan jaminan hidup masyarakat, terkait tuntutan kebutuhan makanan mereka, karena tanggap darurat ini diperpanjang sampai tanggal 26 Oktober," tambahnya.
Rapat dengar pendapat yang akan membahas pemulihan kota serta anggaran bantuan kepada korban pascagempa diskors tanpa batas waktu sampai Wali Kota Palu Hidayat hadir.
Wali Kota Hidayat diminta hadir untuk memberi penjelasan penanganan bencana. Awalnya, rapat dipimpin Ketua DPRD Palu Ishak Cae berlangsung alot. Sebab anggota dewan mengajukan interupsi, meminta wali kota hadir dalam rapat.
Bahkan, sejumlah legislator memilih meninggalkan ruang rapat alias walkout. Pada saat bersamaan, sejumlah warga masuk di ruang rapat sambil membawa spanduk mosi tidak percaya terhadap Wali Kota Hidayat dan Wawali Pasha Ungu yang dinilai lamban menangani bantuan kepada korban bencana.
Berita Terkait
-
Pasca Gempa Palu, BMKG Pasang 20 Sensor Seismograph di Sulawesi
-
Bocah Korban Gempa Palu Diperkosa 3 Pemuda di Makassar
-
Masa Tanggap Darurat Gempa Palu Ditambah, 1.000 Napi Masih Kabur
-
Kejaksaan Awasi Dana Bantuan untuk Rehabilitasi Gempa Palu
-
Cairkan Dana, Korban Gempa NTB dan Sulteng Cuma Perlu Surat Kuasa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara