Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Wiranto menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018). Pertemuan itu digelar guna membahas pembangunan fasilitas TNI AU di Bandara Hang Nadim, Kepulauan Riau.
Wiranto tiba di Kantor Kemenko Perekonomian sekitar pukul 16.35 WIB, dan baru keluar meninggalkan kantor pada pukul 18.30 WIB.
Saat ditemui awak media, Wiranto enggan menjelaskan secara detail mengenai pembahasan pembangunan pangkalan TNI AU di Bandara Hang Nadim.
"Saya diundang untuk melakukan rapat koordinasi mengenai tanah-tanah milik TNI yang terkena proyek pembangunan strategis dan bersifat vital. Saya tak usah kasih contohnya, saya soal kebijakan kalau teknis tanya saja ke Menteri PUPR," kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (17/10/2018).
Wiranto menjelaskan, ia menginginkan agar pembangunan strategis tetap bisa dilakukan tanpa mengganggu kepentingan TNI yang berhubungan dengan pertahanan. Karenanya, diperlukan solusi agar tidak ada kepentingan mana pun yang terganggu.
"Nanti akan rapat lanjutan, tentunya kami membutuhkan solusi yang bijak, tidak melanggar UUD, tidak merugikan kepentingan nasional, maupun kepentingan TNI," ungkap Wiranto.
Sementara itu, Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, dalam rapat itu membahas mengenai pembangunan fasilitas penunjang untuk TNI di Bandara Hang Nadim. Namun, rapat belum menemui titik akhir lantaran masih ada beberapa pihak yang belum hadir.
"Selama ini juga sudah ada pendaratan yang dilakukan (oleh TNI), tetapi sekarang krunya juga perlu istirahat, perlu ada fasilitas lain, nah itulah diharapkan ke sana," ungkap Lukita saat ditemui.
Lukita menjelaskan, nantinya Bandara Hang Nadim tetap beroperasi seperti biasa untuk komersial. Namun di sana juga akan dibangun beberapa fasilitas penunjang bagi TNI. Nantinya akan ada rapat lanjutan guna memfiksasi rencana.
Baca Juga: Intip Momen Romantis Pangeran Harry & Meghan Markle di Australia
"Sekarang lebih ingin didudukan supaya fasilitasnya lebih komplit tetapi bukan menjadi satu base seperti Lanud Adi Sucipto. Jadi masih ada satu kali rapat lagi dengan otoritas penerbangan dan TNI AU, saya belum bisa jawab apa-apa," tandasnya.
Untuk informasi, penambahan fasilitas TNI AU di Kepulauan Riau ditujukan untuk penguatan wilayah perbatasan yang menjadi program kerja Presiden Joko Widodo.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
AS-Israel Gempur Wilayah Iran: 15 Orang Tewas, Pasukan IRGC Gugur dan Pilot F-15E Dicari
-
Spesifikasi Pesawat A-10 Thunderbolt II 'Warthog' Milik AS, Hancur Ditembak Iran
-
Gembira Dihampiri Kasatgas PRR, Asa Penyintas di Desa Sekumur Kembali Menyala
-
Polda Riau Bongkar Mafia Solar Subsidi di Pelalawan dan Inhil, Hak Rakyat Kecil Terselamatkan
-
Di momen Ramadhan, Jusuf Kalla mengadakan sejumlah pertemuan dengan beberapa pihak
-
Siasat Cegah Defisit, JK Sarankan Pemerintah Evaluasi Anggaran dan Kurangi Subsidi