Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta seluruh pejabat negara dan petinggi partai politik untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar dan bersikap saat masa kampanye di Pemilu 2019. Pasalnya, Zulkifli menilai tingginya tensi di tahun-tahun politik.
Hal tersebut dikatakan Zulkifli terkait kontroversi pose satu jari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara penutupan IMF-Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
"Kita ini enam bulan kampanye dalam lima tahun. Dalam 4,5 tahun kan tidak (ada masa kampanya). Jadi kita tidak terbiasa menghadapi, yang tadinya biasa sekarang jadi tidak biasa," kata Zulkifli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Dirinya pun mencontohkan sikap kehati-hatian kubu Capres - Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam memilih lokasi kampanye.
"Misalnya juga kampanye, kemarin juga ramai, kita kampanye karena tidak boleh di pesantren, kita di kebun. Tapi yang datang kan para ulama, ustad-ustad tapi di kebun, itu kan sulit. Memang tidak di pesantren tapi di kebun," ujarnya.
Zulkifli pun menilai tidak semua harus dianggap sebagai pelanggaran pemilu yang kemudian berujung pelaporan ke Bawaslu.
Ketua MPR ini kemudian menyarankan pada masyarakat atau tim kampanye paslon untuk memilah-milah laporan yang masuk, apakah tindakannya termasuk ke dalam pelanggaran atau bukan.
"Kalau ada yang keceplosan karen nggak sadar, nggak ngeh, apa itu harus dihukum? Kalau begitu kita bisa kena hukum semua. Jadi milih-milih menurut saya dipilah-pilah mana pelanggaran yang sengaja. Mana yang memang karen nggak biasa," pungkasnya.
Baca Juga: Polisi Punya Bukti Kuat Tetapkan Ahmad Dhani Tersangka
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
-
Saksi Ungkap Alur Setoran Uang Pemerasan K3 Sampai ke Direktur Jenderal Kemenaker