Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat jauh dari kalimat ‘mencapai prestasi'. Justru yang ditemukan Fadli, pemerintah malah gagal mencapai target-target yang ditetapkan di awal pemerintahan.
Menurut Fadli Zon, kinerja pemerintah berada di bawah rata-rata. Hal tersebut yang kemudian disebut Fadli tidak ada yang mengesankan dalam empat tahun pemerintahan Jokowi.
Pertama, Fadli kemukakan adanya penurunan nilai indeks kebebasan HAM di Indonesia. Pada akhir Oktober 2018, Presiden Jokowi genap empat tahun memerintah. Agar tidak bias dalam menilai, maka salah satu cara mengukur prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.
Fadli melihat rilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 dari Majalah The Economist. Dalam rilis itu disebutkan peringkat Indonesia merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.
Penilaian yang dilakukan Majalah The Economist diukur dengan lima variabel yakni proses elektoral dan plurasime, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik dan kebebasan sipil.
Adapun Fadli melihat dari hasil penelitian Freedom House yang mengungkapkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia pun mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data BPS yang menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.
“Semua itu menunjukkan capaian buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi kita,” kata Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang ditulis pada Selasa (23/10/2018).
Selain itu, Fadli pun menyoroti pencapaian pemerintahan Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Fadli, dari awal pemerintahan Jokowi selalu gagal capai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN yakni 5,8 persen dan APBN 5,7 persen namun yang terealisasi hanya 4,8 persen. Hal serupa terjadi di 2016 dengan target RPJMN 6,6 persen dan target APBN 5,1 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,02 persen.
Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa 11 Saksi untuk Billy Sindoro
Untuk 2017, pencapaian pemerintah pun cukup jauh dari target RPJMNnya yakni 7,1 persen dan target APBN 5,2 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,07 persen. Pada tahun ini pun dinilai Fadli masih jauh dari target. Dari target RPJMN 7,5 persen dan target APBN 5,4 persen, pemerintah baru mencapai 5,1 persen per September 2018.
“Capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen. Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat,” imbuh Fadli Zon.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik