Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat jauh dari kalimat ‘mencapai prestasi'. Justru yang ditemukan Fadli, pemerintah malah gagal mencapai target-target yang ditetapkan di awal pemerintahan.
Menurut Fadli Zon, kinerja pemerintah berada di bawah rata-rata. Hal tersebut yang kemudian disebut Fadli tidak ada yang mengesankan dalam empat tahun pemerintahan Jokowi.
Pertama, Fadli kemukakan adanya penurunan nilai indeks kebebasan HAM di Indonesia. Pada akhir Oktober 2018, Presiden Jokowi genap empat tahun memerintah. Agar tidak bias dalam menilai, maka salah satu cara mengukur prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.
Fadli melihat rilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 dari Majalah The Economist. Dalam rilis itu disebutkan peringkat Indonesia merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.
Penilaian yang dilakukan Majalah The Economist diukur dengan lima variabel yakni proses elektoral dan plurasime, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik dan kebebasan sipil.
Adapun Fadli melihat dari hasil penelitian Freedom House yang mengungkapkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia pun mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data BPS yang menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.
“Semua itu menunjukkan capaian buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi kita,” kata Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang ditulis pada Selasa (23/10/2018).
Selain itu, Fadli pun menyoroti pencapaian pemerintahan Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Fadli, dari awal pemerintahan Jokowi selalu gagal capai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN yakni 5,8 persen dan APBN 5,7 persen namun yang terealisasi hanya 4,8 persen. Hal serupa terjadi di 2016 dengan target RPJMN 6,6 persen dan target APBN 5,1 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,02 persen.
Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa 11 Saksi untuk Billy Sindoro
Untuk 2017, pencapaian pemerintah pun cukup jauh dari target RPJMNnya yakni 7,1 persen dan target APBN 5,2 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,07 persen. Pada tahun ini pun dinilai Fadli masih jauh dari target. Dari target RPJMN 7,5 persen dan target APBN 5,4 persen, pemerintah baru mencapai 5,1 persen per September 2018.
“Capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen. Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat,” imbuh Fadli Zon.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Begini Kata DPP PDIP Soal FX Rudy Pilih Mundur Sebagai Plt Ketua DPD Jateng
-
Mendagri Tito Sudah Cek Surat Pemerintah Aceh ke UNDP dan Unicef, Apa Katanya?
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan!
-
Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatra Mau Dimanfaatkan Warga, Begini Kata Mensesneg
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar