Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sangat jauh dari kalimat ‘mencapai prestasi'. Justru yang ditemukan Fadli, pemerintah malah gagal mencapai target-target yang ditetapkan di awal pemerintahan.
Menurut Fadli Zon, kinerja pemerintah berada di bawah rata-rata. Hal tersebut yang kemudian disebut Fadli tidak ada yang mengesankan dalam empat tahun pemerintahan Jokowi.
Pertama, Fadli kemukakan adanya penurunan nilai indeks kebebasan HAM di Indonesia. Pada akhir Oktober 2018, Presiden Jokowi genap empat tahun memerintah. Agar tidak bias dalam menilai, maka salah satu cara mengukur prestasi pemerintah adalah membandingkan antara capaian kerja dengan target awal yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah.
Fadli melihat rilis Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2017 dari Majalah The Economist. Dalam rilis itu disebutkan peringkat Indonesia merosot tajam 20 puluh peringkat dari penghitungan tahun 2016.
Penilaian yang dilakukan Majalah The Economist diukur dengan lima variabel yakni proses elektoral dan plurasime, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik dan kebebasan sipil.
Adapun Fadli melihat dari hasil penelitian Freedom House yang mengungkapkan indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia pun mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan data BPS yang menyebutkan skor demokrasi di Indonesia turun, dari angka 72 menjadi 70.
“Semua itu menunjukkan capaian buruk sekaligus menandai kemunduran dalam kehidupan berdemokrasi kita,” kata Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang ditulis pada Selasa (23/10/2018).
Selain itu, Fadli pun menyoroti pencapaian pemerintahan Jokowi dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Fadli, dari awal pemerintahan Jokowi selalu gagal capai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
Pada 2015, target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN yakni 5,8 persen dan APBN 5,7 persen namun yang terealisasi hanya 4,8 persen. Hal serupa terjadi di 2016 dengan target RPJMN 6,6 persen dan target APBN 5,1 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,02 persen.
Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, KPK Periksa 11 Saksi untuk Billy Sindoro
Untuk 2017, pencapaian pemerintah pun cukup jauh dari target RPJMNnya yakni 7,1 persen dan target APBN 5,2 persen, pemerintah hanya mampu mencapai 5,07 persen. Pada tahun ini pun dinilai Fadli masih jauh dari target. Dari target RPJMN 7,5 persen dan target APBN 5,4 persen, pemerintah baru mencapai 5,1 persen per September 2018.
“Capaian itu sebenarnya menyedihkan, karena sangat jauh di bawah janji kampanye Presiden Joko Widodo yang mengatakan ekonomi akan meroket hingga 7 persen. Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8% pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat,” imbuh Fadli Zon.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?