Suara.com - Hasil survei Populi Center pada Oktober 2018 menunjukkan kenaikan sangat tipis tingkat keterpilihan atau elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Kenaikan itu dibandingkan dengan survei bulan sebelumnya.
Tingkat elektabilitas Jokowi - Maruf Amin pada bulan Agustus 2018 mencapai 55,1 persen, pada bulan berikutnya naik menjadi 56,2 persen.
Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan menjelaskan Prabowo - Sandiaga pada bulan Agustus sebanyak 30,3 persen. Meningkat menjadi 30,9 persen pada sementara pada bulan Oktober. Responden yang tidak menjawab atau tidak tahu sebesar 12,8 persen, atau turun dari hasil survei pada bulan Agustus sebesar 14,6 persen.
"Kenaikan ini tidak signifikan masih dalam margin of error 2,5 persen," kata Dimas Ramadhan di Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Menurut dia, hal itu menunjukkan belum ada pergerakan yang signifikan dari kedua pasangan dalam mendongkrak elektabilitas, atau suatu peristiwa yang siginifikan dalam memengaruhi elektabilitas mereka.
Survei tersebut dilakukan di 34 provinsi pada tanggal 23 September hingga 1 Oktober 2018. Survei ini melibatkan 1.470 responden dengan proporsi gender, laki-laki dan perempuan masing-masing 50 persen. Survei juga mendapati tingkat keterpilihan calon presiden Jokowi dan Prabowo sejak 2017 tidak banyak berubah.
Pada bulan Agustus 2017, tingkat elektabilitas Jokowi 55,5 persen. Pada bulan Oktober 2018 berpasangan dengan Maruf Amin, tingkat elektabilitas Jokowi 55,3 persen.
Prabowo pada bulan Agustus 2017 sebesar 32 persen, sedangkan pada bulan Oktober yang berpasangan dengan Sandiaga menjadi 29 persen. Dalam survei, juga didapati tingkat popularitas Jokowi mencapai 98,2 persen, sedangkan Prabowo mencapai 95,6 persen.
Untuk cawapres, popularitas Sandiaga Uno mencapai 84,2 persen, sedangkan Ma'ruf Amin mencapai 82,3 persen.
Baca Juga: Pidato di Hadapan Emak-emak, Prabowo Kebablasan Kampanye Politik
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka