Suara.com - Juru Bicara Badan Kampanye Nasional (BKN) pasangan Prabowo–Sandiaga, Ferry Juliantono bersikukuh tak ada yang salah dari pernyataannya soal dana suap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dari proyek Meikarta yang diduga mengalir ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi–Ma'ruf Amin.
Menurut Ferry, pernyataannya itu tetap menghormati asas praduka tak bersalah dengan kata ‘menduga’.
“Saya mengatakan bahwa KPK harus berani memeriksa Pak Luhut (Menko Bidang Kemaritiman) dan James Riyadi (bos Meikarta). Selain itu karena Bupati Bekasi Neneng Hasanah adalah anggota tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin akan memunculkan dugaan uang tersebut, digunakan bagi kepentingan kampanye,” kata Ferry kepada Suara.com, Kamis (25/10/2018).
“Saya menyebut dugaan. Oleh karena itu KPK harus juga menyelidikinya," sambungnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengkritik keterlibatan sejumlah kepala daerah menjadi tim sukses pemenangan Jokowi-Ma'ruf. Sebab kepala daerah yang menjadi tim sukses sangat berpotensi menyalahgunakan kewenangan.
“Menurut pendapat saya di situlah masalahnya, karena keterlibatan kepala daerah akan memunculkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan bagi kepentingan pemenangan,” ujar dia.
Oleh sebab itu, dia meminta agar kepala daerah dikeluarkan dari tim sukses pasangan capres dan cawapres.
“Kepala daerah adalah bekerja untuk mengabdi kepada warganya dan berdiri netral diatas semua,” kata dia.
Sebelumnya Wakil Sekretaris TKN Jokowi–Maruf Amin, Raja Juli Antoni menegaskan, tudingan dari Juru Bicara BKN Prabowo–Sandiaga, Ferry Juliantoro, adalah fitnah kejam.
Baca Juga: Kasus Suap Meikarta, 2 Petinggi Lippo Group Diperiksa KPK
"Ini fitnah kejam. Saya meminta Ferry untuk menunjukan data ke publik soal tuduhannya itu," ujar Raja kepada wartawan, Rabu (23/10/2018).
Tak hanya itu, Raja juga meminta Ferry untuk mengklarifikasi pernyataan perihal dugaan aliran dana yang masuk ke TKN Jokowi–Ma'ruf Amin. Pihaknya pun mempertimbangkan untuk melaporkan Ferry ke polisi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies
-
Airlangga Girang, Modal Asing Mulai 'Mudik' ke Saham RI
-
'Mama Jangan Menangis' Surat Terakhir Siswa SD di NTT Sebelum Akhiri Hidup karena Tak Bisa Beli Buku
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
Terkini
-
Kembalikan Uang Keuntungan Rp5,1 Miliar, Pengakuan Saksi di Sidang Korupsi Chromebook: Saya Takut
-
Beredar Isu Anies Baswedan Dipantau Intel saat Sedang Makan Soto, Kodam Diponegoro: Hoaks!
-
Di Depan DPR, BNN Laporkan Sita 4 Ton Sabu hingga Bongkar 7 Jaringan Internasional
-
Akademisi Beri Peringatan Keras: Indonesia Belum Siap E-Voting, Ancaman Kejahatan Siber Mengintai!
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Menlu Ikut Hadir di Pertemuan Prabowo dan Ormas Islam, Beri Penjelasan RI Gabung BoP
-
Di RDPU Komisi II DPR, Akademisi UI Usul Bawaslu Dibubarkan dan Cabut Wewenang Sengketa MK
-
Pakar Hukum Pidana Nilai Kotak Pandora Kasus-kasus Korupsi Bakal Terbuka Jika Riza Chalid Tertangkap
-
Siswa SD di NTT Bunuh Diri Karena Tak Mampu Beli Buku, DPR: Ini Alarm Keras, Negara Harus Hadir
-
Sebut Cuma Kebetulan Lagi Makan Soto, Kodam Diponegoro Bantah Kirim Intel Pantau Anies