Suara.com - Presiden Joko Widodo membebaskan tarif tol Jembatan Nasional Suramadu pada Sabtu (27/10/2018). Jokowi mengatakan bahwa pembebasan tarif tol ini dimaksudkan untuk mendongkrak perekonomian warga Madura agar berkembang pesat.
"Dengan menjadi jembatan non tol biasa, kita harapkan pertumbuhan ekonomi Madura akan semakin baik, investasi akan datang semakin banyak, properti, turisme, semua akan berkembang di kabupaten-kabupaten Surabaya. Insyaallah pertumbuhan ekonomi betul-betul akan kelihatan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan, sejumlah usulan mengenai tarif tol Suramadu pernah ia terima sebelumnya. Pada tahun 2015 misalnya, tokoh masyarakat dan agama setempat menyampaikan agar kendaraan roda dua yang melintas di jembatan tersebut dibebaskan dari tarif tol. Hal itu langsung disetujui setelah pemerintah melakukan pengkajian.
"Masukan dan saran-saran dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, juga keluarga besar Ikatan Keluarga Madura menyampaikan kepada saya untuk sepeda motor digratiskan, itu tahun 2015. Setelah kami hitung, kami kaji, kemudian kita gratiskan," terangnya.
Setahun setelahnya, Jokowi juga menerima usulan agar tarif tol di jembatan tersebut diturunkan hingga separuh harga. Usulan itu juga diterima oleh Presiden dengan langsung menurunkan tarif sebesar 50 persen dari harga sebelumnya.
Namun, setelah mengevaluasi masukan dan penurunan tarif tol tersebut, Kepala Negara memandang bahwa hal tersebut masih belum memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang besar kepada Madura. Apalagi bila melihat angka-angka ketimpangan di Madura yang begitu nyata bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya.
"Kita lihat ketimpangan dan kemiskinan kalau dibandingkan daerah Jawa Timur yang lainnya misalnya Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo angka kemiskinan 4 sampai 6,7 persen. Di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16-23 persen," ungkap Jokowi.
Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, diputuskan bahwa Jembatan Nasional Suramadu menjadi jembatan non tol biasa dengan membebaskan tarif. Kepala Negara menuturkan, pemasukan yang diperoleh negara dari tarif jalan tol itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Madura yang diharapkan pemerintah.
"Memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapat masukan, tetapi itu tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura. Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura," tandasnya.
Baca Juga: Bendera Tauhid Dibakar, PA 212 Tuduh Said Aqil Teroris
Untuk diketahui, Jembatan Nasional Suramadu adalah jembatan sepanjang 5.438 meter yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa (Surabaya) dan Pulau Madura (Bangkalan). Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini yang dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi.
Sebelum dilakukan pembebasan tarif, tarif tol Jembatan Nasional Suramadu yang berlaku sejak 2015 lalu berkisar di angka Rp15.000 (golongan I) hingga yang paling mahal di angka Rp45.000 (golongan V). Adapun pada tahun 2009, tarif tol tersebut berkisar di angka Rp30.000 (golongan I) hingga Rp90.000 (golongan V).
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kegiatan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Berita Terkait
-
Lepas Jabatan Presiden Inter, Erick Ingin Fokus Jadi Ketua TKN
-
Ini Pokok Bahasan Tim Kampanye Jokowi se-Indonesia di Rakernas
-
Hari Pertama TEI, Polandia Minta 22.300 Tenaga Kerja Indonesia
-
Presiden Joko Widodo Buka Trade Expo Indonesia 2018
-
Era Jokowi - JK, Menlu: 51.088 Kasus WNI Selesai dalam 4 Tahun
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
H-7 Keberangkatan, Pemerintah: Persiapan Haji 2026 Hampir Rampung 100 Persen
-
Kasus Pelecehan Seksual FH UI: Bukti Dunia Pendidikan Kita Sedang Tidak Baik-Baik Saja?
-
Tak Perlu KTP Pemilik Lama, Polri Longgarkan Syarat Pajak Kendaraan Bekas di Seluruh Daerah!
-
Eropa Bersiap AS Keluar dari NATO, Trump yang 'Mencla-mencle' Jadi Sorotan Jerman
-
Ancam Kesehatan dan Lingkungan: DKI Gelar Operasi Basmi Ikan Sapu-sapu Jumat Lusa
-
Horor di Sekolah Turki: Anak Mantan Polisi Tembak 4 Orang Tewas, 20 Lainnya Luka-luka
-
Pemimpin Fatah Marwan Barghouti Disiksa di Penjara Israel, Dipukuli hingga Diserang Anjing
-
Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026
-
Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC