Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah sudah berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada Warga Negara Indonesia di luar negeri. Dalam kepemimpinan empat tahun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Retno menyebut pemerintah sudah selesai menangani sebanyak 51.088 kasus yang terjadi pada WNI.
"Perlindungan WNI menonjol dalam era Jokowi. Pemerintah berupaya hadirkan negara untuk masyarakat Indonesia, termasuk WNI di luar negeri. Dalam 4 tahun, 51.088 kasus WNI selesai," ujar Retno dalam diskusi Forum Merdeka Barat bertajuk 'Empat tahun kinerja Jokowi-JK' di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018).
Selain itu Retno mengatakan pemerintah sudah berhasil menyelamatkan 443 warga negara Indonesia yang pernah terancam hukum mati. Sementara itu, sebanyak 181.942 pemerintah mengembalikan status kewarganegaraan kepada ratusan masyarakat.
"443 WNI dibebaskan dari ancaman hukuman mati, 181.942 direpatriasi," kata dia.
Lebih lanjut, Retno mengatakan pemerintah juga menjalin hubungan internasional yang baik dengan negara lainnya. Ia mencontohkan salah satu hubungan internasional dengan negara lain yakni memberikan dukungan penuh kepada Palestina.
"Palestina, kita terdepan, tidak hanya politik, tapi dukungan yang lain. Saat Menlu Palestina bertemu Presiden (Jokowi). Beliau bicara tentang saya, 'She is not only fighter for Indonesia. She is also fighter for Palestine. Ini (perjuangan Indonesia) diakui oleh Palestina-nya sendiri. Perjuangan Indonesia untuk Palestina," kata dia.
Berita Terkait
-
Kubu Jokowi Minta Saran ke Bawaslu Agar Tak Melanggar Peraturan
-
Tak Hanya Jokowi, Paloh: Soekarno Juga Pernah Sebut Sontoloyo
-
Resmikan Dua Bandara di Kaltim, Jokowi Beri 2 Tugas Ini ke Menhub
-
Presiden Sebut Politikus Sontoloyo, Ketua MPR Memaklumi Jokowi
-
Jokowi Sindir Oposisi: Salah Sedikit Demo 3 Bulan di Depan Istana
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu