Suara.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris meminta pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi. Ini menyusul eksekusi mati TKI atas nama Tuti Tursilawati. Pasalnya, eksekusi mati yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dilakukan tanpa pemberitahuan ke perwakilan Pemerintah Indonesia.
"Saya berharap pemerintah bisa mengevaluasi berbagai macam kerja sama, khususnya terkait dengan pengiriman TKI dengan Arab Saudi," kata Charles di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Politikus PDI Perjuangan ini mengutuk keras tindakan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati Tuti Tursilawati tanpa mengkonfirmasi sebelumnya. Oleh karena itu Charles berharap Indonesia bisa merevisi terkait urusan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi dalam hal pengiriman TKI.
Menurutnya, dengan adanya kejadian tersebut pemerintah bisa mengambil langkah dengan menunda pengiriman TKI sementara ke Arab Saudi.
"Saya rasa ini perlu dikaji, dibahas antara berbagai institusi, apabila diperlukan untuk mendapatkan perhatian Arab Saudi saya rasa tidak ada salahnya kita moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi," ujarnya.
Charles pun mengetahui apabila ada belasan-belasan TKI yang masih menunggu untuk dieksekusi mati. Dirinya berharap pemerintah bisa mengambil sikap atau langkah agar tidak ada lagi Tuti Tursilawati selanjutnya.
"Tolong dievaluasi lagi kebijakan pengiriman TKI termasuk kebijakan lainnya kerja sama dengan pemerintahan Saudi agar 13 WNI yang masih ada di sana segera dipulangkan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Tuti Tursilawati dieksekusi oleh pemerintah Arab Saudi pada 29 Oktober 2018 di Thaif, Arab Saudi sebagai hukuman dalam kasus pembunuhan majikannya pada 2011 di Arab Saudi. Eksekusi itu dilakukan tanpa ada notifikasi kepada perwakilan Pemerintah Indonesia sebelumnya.
Baca Juga: Rezaldi Hehanusa Batal Operasi, Ini Penjelasan Persija
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Polemik Ceramah JK di UGM, GAMKI Ancam Lapor ke Polisi karena Dinilai Singgung Umat Kristen
-
Menteri Dody: Proyek Sekolah Rakyat di Surabaya Garapan Waskita Karya Progressnya Baik
-
Respons Kritik JK ke Pemerintahan Prabowo, Kaesang: Kita Butuh Suasana Tenang, Bukan Kegaduhan
-
Setelah Iran, AS Serang Kuba? Miguel Daz-Canel: Saya Siap Mati Demi Revolusi!
-
Dinilai Lebih Cepat dan Presisi, Bagaimana Teknologi AI BRIN Bantu Petakan Pesisir Pantura?
-
Diancam Trump Bakal Dikirim ke Neraka, Iran Siapkan 'Pusaran Maut' di Selat Hormuz
-
BMKG Rilis Peringatan Dini Hujan Ekstrem di Jabodetabek Hingga 17 April
-
Sindiran Telak Mark Carney ke Trump, Kanada Perkuat Gerakan Boikot Produk AS
-
Sinergi BNI dan Pemerintah Dorong Hunian Layak serta Ekonomi Rakyat di Manado
-
Kisah Anak-anak Iran di Tengah Perang: Aku Stres Banyak Suara Ledakan, Berlindung Agar Tak Terbunuh