Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) sangat kecil, atau hanya sekitar 3 – 4 persen dibandingkan dengan lulusan yang ada. Dengan demikian, Wapres JK mengajak mahasiswa yang sudah lulus untuk menimbulkan minat berwirausaha.
"Kesempatan menjadi PNS sangat kecil, untuk itu sekarang ada dua pilihan menjadi profesional atau menjadi pengusaha sendiri," ujar Kalla saat memberikan kuliah umum di Universitas Pembangunan Nasional (UPN), Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (4/11/2018).
Dengan kesempatan yang kecil, kata Kalla, diperlukan semangat gerakan memperkuat kewirausahawan.
Menurut Kalla, melalui wirausaha muda kesempatan dalam membangun ekonomi bangsa akan menjadi semakin lebih besar. Melalui wirausahawan pula maka kesenjangan dapat dikurangi, dan lapangan pekerjaan dapat diciptakan.
Lebih jauh Kalla mengatakan, kesenjangan yang menciptakan ketidakadilan ekonomi menjadi salah satu pemicu konflik dan disintegrasi bangsa.
"Dari 15 konflik besar sepanjang Indonesia merdeka, 10 diantaranya diakibatkan karena ketidakadilan," katanya.
Wapres JK menerangkan, perkembangan teknologi kini telah menciptakan peluang yang luar biasa dalam kewirausahaan. Katanya,kemampuan melihat peluang untuk dijadikan komoditas dan dapat meraih keuntungan merupakan jiwa kewirausahaan yang dibutuhkan.
Selain itu, JK juga menerangkan soal bekerja di masa lalu membutuhkan kantor atau tempt fisik. Saat ini, yang dibutuhkan adalah tempat kerja. Semua orang dapat bekerja di mana saja. Bahkan di rumah sekalipun.
Wapres kemudian mencontohkan, saat ini tanpa memiliki tokopun orang bisa berjualan melalui internet (e-commerce), bahkan bisa menjangkau seluruh dunia.
Baca Juga: Naik Motor Custom, Jokowi Blusukan ke Pasar Anyar Tangerang
Untuk itu, Wapres mendorong para pemuda untuk berani berwirausaha, guna membangun perekonomian bangsa, mengatasi kesenjangan, dan menjadikan perekonomian yang lebih berkeadilan.
Dalam kesempatan ini turut hadir Rektor UPN Yogyakarta M Irhas Effendi dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta KGPAS Paku Alam X dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) setempat.
Berita Terkait
-
Pemerintah Tak Akan Akui yang Dibakar Banser NU Bendera Tauhid
-
Terima Tawaran Pemerintah, Apriyani Rahayu Siap Jadi PNS
-
Klinik Kecantikan Ini Gratiskan Perawatan Khusus PNS Berprestasi
-
PNS Korban Lion Air Akan Dapat Tunjangan 48 Kali Gaji Pokok
-
Lion Air Jatuh, Wapres JK Masih Mau Naik Pesawat karena Aman
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga