Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan kepada jajarannya untuk mempercepat proses rekonstruksi pascagempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat supaya dapat selesai dalam waktu enam bulan.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, rentetan gempa bumi yang melanda Lombok pada 29 Juli lalu menyebabkan kerusakan bangunan pada 167 ribu unit rumah, 1.194 sekolah, 321 fasilitas kesehatan, dan 1.091 rumah ibadah. Dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN untuk rekonstruksi Lombok pascagempa mencapai Rp 1 triliun.
"Sebenarnya, intinya adalah percepatan. Setiap hari hanya bisa produksi 40 komponen rumah, saya minta naikkan menjadi 300 (komponen) satu hari, baru bisa mengejar waktu selesai dalam waktu enam bulan," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Menurut Wapres, angka tersebut masih bertambah sesuai dengan kebutuhan.
"Dana yang disalurkan sudah Rp1 triliun, masih butuh lagi. Tapi sudah mulai pembangunan, dan itu dibutuhkan percepatan," kata JK.
Wapres JK selaku Komandan Penanganan Bencana berharap rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana di Lombok dapat selesai pada Maret 2019, lebih cepat enam bulan dari target sebelumnya, yaitu selama satu tahun sejak terjadi gempa, atau pada Juli 2019.
Ia mengatakan kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi perhatian, karena ada batasan orang bisa hidup dan beraktivitas di tempat pengungsian.
Menurut Wapres, apabila masyarakat hidup di pengungsian lebih dari enam bulan, akan mulai timbul masalah kesehatan dan sosial.
"Pemerintah daerah beserta segenap pihak yang terlibat harus membuat 'time schedule' dan menetapkan target kapan semua harus selesai. Diharapkan Maret 2019 sudah selesai semua sehingga masyarakat dapat kembali menempati rumahnya masing-masing," katanya.
Baca Juga: Balas Kritik Prabowo, Wapres JK: Indonesia Butuh Impor
Ia mengatakan kebutuhan produksi aplikator rumah tahan gempa juga harus dihitung kembali, sehingga jumlah produksi dapat disesuaikan. Selain itu, kata dia, keterlibatan mahasiswa tehnik juga harus dioptimalkan untuk mempercepat pembangunan hunian baru bagi masyarakat. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Harga Adidas Adizero Termurah Tipe Apa Saja? Ini 5 Varian Terbaiknya
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
Pilihan
-
Buntut Polemik Suket Pendidikan Gibran, Subhan Palal Juga Gugat Pimpinan DPR-MPR
-
Tok! Eks Sekretaris MA Nurhadi Divonis 5 Tahun Penjara dan Wajib Bayar Uang Pengganti Rp137 Miliar
-
Aksi Tenang Nenek Beruban Curi TV 30 Inci di Jatinegara Viral, Korban Tak Tega Lapor Polisi
-
Panglima TNI: Tiga Prajurit yang Gugur di Lebanon Terima Santunan Miliaran dan Pangkat Anumerta
-
Swasta Diimbau Ikut WFH, Tak Ada Sanksi Menanti
Terkini
-
Duduk Perkara Pengeroyokan Tersangka Pelecehan Seksual di Polda Metro Jaya, 4 Orang Ditangkap!
-
WFH Tiap Jumat Jadi Jurus Hemat Energi Indonesia, DPR: Ini Strategi Hadapi Krisis
-
Hikmahanto: Rencana Kirim Pasukan ke Gaza Harus Dikaji Ulang Usai 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon
-
BI Sebut Temuan Uang Palsu Rp100 Ribu di Parung Berkualitas Rendah: Cukup Cek Pakai Metode 3D
-
Gelar Aksi, Pemuda Antikorupsi Desak KPK Segera Panggil Bos Agrinas Terkait Impor Mobil Pikap
-
Kutip Hamkke Gamyeon Meolli Ganda, Prabowo Tegaskan Persahabatan dan Masa Depan Bersama RI-Korsel
-
Penasaran Harta Terbaru Prabowo-Gibran? KPK: Sudah Lapor dan Bisa Dicek Publik!
-
Dapat Semangat Prabowo, Mahasiswa Indonesia di Korea: Memotivasi Saya Berkontribusi bagi Indonesia
-
Modal Uang Print Biasa, Begini Cara Dukun Gadungan Mahfud Jerat Korban Penggandaan Uang di Bogor
-
KPK Tetapkan 2 Pengusaha Tersangka Kasus Haji, Bantahan Gus Yaqut di Ujung Tanduk?