Suara.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memutuskan untuk memboikot televisi swasta Metro TV.
Perusahaan televisi yang dimiliki oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu dianggap kerap merugikan Capres dan Cawapres nomor urut 02 itu menjelang Pilpres 2019.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Widodo atau JokowiMa'ruf Amin, Johnny G Plate mengaku heran dengan langkah tim Prabowo-Sandiaga yang memboikot Metro TV.
Ia pun menyarankan agar tim Prabowo-Sandiaga terlebih dulu membaca peraturan KPU dan Undang-undang Pemilu dengan teliti.
"Apa yang mau diboikot? Lucu-lucuan saja. Sebaiknya terlebih dahulu membaca UU pemilu dan PKPU dengan cermat," ujar Johnny kepada Suara.com, Selasa (6/11/2018) malam.
Berdasarkan UU Pemilu dan PKPU, aturan kampanye di televisi bisa dilakukan di bulan terakhir masa kampanye. Karena itu, pihaknya tidak diperbolehkan mengkampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf di media televisi manapun termasuk Metro TV.
"Kampanye televisi sudah diatur dengan sangat rigit dan hanya berlangsung 21 hari saja di bulan terakhir masa kampanye. Saat ini tidak diperbolehkan melakukan kampanye di media TV termasuk Metro TV," ucap Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu.
Menurut Johnny, siaran berita ataupun talkshow yang terkait dengan politik di stasiun televisi, merupakan program masing-masing stasiun televisi.
"Tidak ikut pun tidak masalah tergantung kalkulasi branding politik masing-masing. Bagi stasiun TV tentu membutuhkan narasumber yang berkualitas dan ada sangat banyak nara sumber politik yang berkualitas. So, yang butuh media TV siapa? ah lucu-lucan saja," tandasnya.
Baca Juga: Jadwal Liga Champions dan Siaran Langsung Nanti Malam
Sebelumnya, Ketua Umum BPN pasangan Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso memutuskan untuk mengambil wewenang dalam pemboikotan televisi swasta Metro TV. Bahkan Djoko mengaku siap bertanggung jawab atas keputusan itu.
"Kalau lapor sudah, saya yang ambil tanggung jawab dan ambil keputusan," kata Djoko di Prabowo-Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (6/11/2018).
Pertimbangan Djoko untuk memboikot sementara Metro TV lantaran banyak pemberitaan Metro TV soal Prabowo-Sandiaga yang menurutnya tidak berimbang. Akibatnya, pemberitaan tersebut dinilai sudah merugikan Prabowo-Sandiaga selaku kontestan Pilpres 2019.
"Karena merugikan tim saya, nggak sehat, ini sedang talkshow ada medsos dimasukin menurut pendapat A, B begini dan ini merugikan," kata dia.
Menurut Djoko tidak ada batas waktu untuk memboikot Metro TV. Sebab sejauh ini menurutnya tidak ada itikad baik dari Metro TV pasca pihaknya mengumumkan akan memboikot.
"Sampai waktu ditentukan kemudian, yang jelas dia (Metro TV) happy-happy saja diboikot," imbuh dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
Pilihan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Resmi! Indonesia Masuk Daftar Kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2031
-
Mauro Zijlstra Resmi Gabung Persija
Terkini
-
Syahganda Nainggolan: Langkah Prabowo di Board of Peace Bentuk Realisme Politik
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
-
KPK Benarkan Lakukan OTT di Jakarta Hari Ini, Siapa Targetnya?
-
Terduga Pelaku Bom Molotov di SMPN 3 Sungai Raya Diamankan Polisi
-
Arief Hidayat ke Adies Kadir: Kita Harus Pertanggungjawabkan Kepada Tuhan, Tidak Bisa Seenaknya
-
Dapat Teror Karangan Bunga Berisi Intimidasi, Dokter Oky Pratama Lapor Polda Metro Jaya
-
KPK Gelar OTT Senyap di Kalsel, Siapa yang Terjaring di KPP Banjarmasin?
-
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Jabatan Bergilir atau Prestasi Diplomatik?
-
Bursa Calon Ketua OJK Memanas: Misbakhun Buka Suara Soal Isu Gantikan Mahendra Siregar
-
Gayus Lumbuun Bongkar Jalur Hukum Ijazah Jokowi: Harus ke PTUN, Bukan Ranah Pidana