Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut berkomentar soal janji Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin menghentikan impor jika terpilih menjadi Presiden RI. Menurut Hasto, hal tersebut merupakan sebuah retorika dari Prabowo.
"Ya itu kan retorika ya. Retorika," ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Selasa (6/11/2018).
Hasto menuturkan partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri memiliki semangat membuat Indonesia berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi. Namun, kata Hasto, akibat 32 tahun orde baru, pemerintah Indonesia ketika itu melupakan sektor-sektor strategis untuk berdaulat.
"Pak Prabowo tahu persis bagaimana kita disetir oleh kepentingan-kepentingan asing, kebijakan-kebijakan ekonomi itu juga tidak terlepas dari peran dari tokoh-tokoh ekonom. Saat itu dan Pak Prabowo juga dan keluarganya menjadi bagian dari hal tersebut ya,” kata Hasto.
Menurut Hasto, politik tidak memerlukan retorika, namun harus dilakukan dengan kerja nyata yang dihasilkan dari sebuah gagasan yang terukur.
“Bukan sekedar retorika itu," kata dia.
Tak hanya itu, Hasto menyebut janji Ketua Umum Partai Gerindra yang akan menghentikan impor sulit direalisasikan karena adanya saling ketergantungan antar negara. Namun kata Hasto, dalam politik yang terpenting bukanlah retorika, melainkan bagaimana merancang Indonesia yang berdaulat di bidang ekonomi seperti yang ditunjukkan Presiden Jokowi.
"Ya, dalam kenyataan saling ketergantungan antar negara itu suatu yang sangat sulit, tapi yang politik itu adalah bukan retorikanya, bagaimana desain untuk membuat kita berdaulat di bidang ekonomi, itu yang penting. Dan pak Jokowi menunjukkan itu dengan cara mengintegrasikan keseimbangan antar wilayah sehingga konektivitas itu bisa berjalan baik," ucap dia.
Lebih jauh, Hasto menuturkan kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini untuk menjadikan bangsa Indonesia yang mandiri . Adapun kuncinya, kata dia, bukan sekedar kekayaan alam yang berlimpah, namun terletak pada kemampuan Sumber Daya Manusia.
Baca Juga: Bocoran Nokia 9 Terbaru, Dipersenjatai Lima Kamera
"Sehingga untuk mencanangkan agar kita menjadi bangsa berdikari tidak bisa lepas dari kemampuan sumber daya manusia kita. Maka itu, harus dimulai dengan revolusi mental, dengan sekolah, dengan memperbaiki seluruh sarana pendidikan kartu Indonesia pintar agar kesempatan untuk sekolah wajib belajar itu bisa dijalankan dengan baik dan itulah yang dilakukan pak Jokowi," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Kubu Prabowo Tuding Bupati Seno Lakukan Mobilisasi Massa
-
Jubir Prabowo: Pidato Tampang Boyolali Ditafsirkan Ugal-Ugalan
-
Tim Advokat Prabowo - Sandiaga: Bupati Boyolali Langgar Aturan
-
Kubu Prabowo: Warga Boyolali Harus Pahami Pidato Secara Utuh
-
Bupati Boyolali Dilaporkan Kubu Prabowo, PDIP: Berlebihan
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
KPK Sita Dokumen Proyek Hingga Barang Bukti Elektronik dari Kantor Wali Kota Madiun
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
-
PBNU Rayakan Harlah Satu Abad di Istora Senayan Besok, Prabowo Dijadwalkan Hadir
-
KPK Bongkar Alur Jual Beli Kuota Haji Khusus: Siapa 'Main' di Balik 20.000 Kuota Tambahan?
-
Wakasatgas PRR Pascabencana Dorong Akselerasi Pembangunan Huntara Tiga Kabupaten di Sumatera Utara
-
Usut Kasus Bupati Sudewo, KPK Bakal Telusuri Dugaan Pemerasan Calon Perangkat Desa di Wilayah Lain
-
Ketika Korban Kekerasan Seksual Memilih Diam dan Tak Melapor, Sejauh Mana Negara Berpihak?
-
Polisi Tangkap 10 Remaja Pelaku Tawuran Maut di Jakarta Barat, Korban Tewas Bacok
-
Investigasi Ungkap 'State Capture Corruption' Industri Rokok, Eks Pejabat Jadi Komisaris
-
Kemenkes dan Polri Peringatkan Bahaya Whip Pink atau Gas N2O: Bisa Sebabkan Kematian