Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengorek soal hubungan Calon Presiden nomor urut 01 Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra. Menurutnya, Yursil dianggap telah melupakan jasa Prabowo yang ikut mendirikan PBB saat dibentuk pada 1998 silam.
Alasan Fadli membuat pernyataannya tersebut karena Yusril belakangan ini kerap menyerang menyerang Prabowo yang disebut tidak digubri gagasan-gagasannya terkait urusan koalisi untuk Pilpres 2019. Enggan berdiam diri, Fadli pun akhirnya angkat bicara.
“Saya ingatkan @Yusrilihza_Mhd , saya ikut lahirkan PBB dan Pak @prabowo ikut membantu partai ini bisa hadir pada waktu itu (1998),” tulis Fadli dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Jumat (9/11/2018).
Fadli mengklaim ikut memiliki andil yang besar kepada Yusril agar bisa terjun ke dunia politik. Politikus Partai Gerindra itu juga menyebutkan mendiang Farid Prawinegara turut terlibat mendorong Yusril mendirikan PBB.
“Yang ikut mengajak Anda ke partai baru waktu itu adalah saya dan alm. Farid Prawiranegara, putra Pak Sjafroeddin Prawiranegara. Jangan lupa sejarah. Lalu kami keluar,” pungkasnya.
Untuk diketahui, baru-baru ini Yusril mengumumkan dirinya telah menjadi pengacara pasangan nomor urut 02, Joko Widodo-Maruf Amin. Keputusan tersebut mengundang polemik karena publik mengetahui Yusril kerap kali mengkritik kinerja pemerintahan Jokowi.
Tak hanya itu, keputusan itu menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah anggota partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mendukung Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasalnya, PBB sempat menandatangani perjanjian Ijtimak Ulama II. Dalam perjanjian tersebut, PBB dan lima partai politik lainnya sepakat mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
Saat dikonfirmasi kepada Yusril, dirinya menegaskan bahwa PBB belum memiliki keputusan resmi terkait dengan arah dukungannya di Pilpres 2019. Selain itu, dirinya sempat menyinggung kubu Prabowo-Sandiaga yang menurutnya tidak menggubris usulannya terkait mekanisme koalisi, salah satunya ialah Draf Aliansi Keummatan. Meskipun dirinya menegaskan tak terlibat dalam perumusan itu, namun beberapa kali Yusril mengatakan bahwa Prabowo kerap kali menyuekinya bahkan sulit untuk dihubungi.
Berita Terkait
-
Terkini, Fadli Zon Berkolaborasi sama Dhani Bikin Lagu Sontoloyo
-
Ekonomi Timpang, Fadli Zon: Pemerintah Ingkar Janji ke Pahlawan
-
Heboh Pidato Prabowo Soal Pancasila, PAN: Salahnya Di Mana?
-
Yusril Siap Jadi Pengacara Rizieq Shihab di Arab Saudi
-
Yusril Gerah Kader PBB Disebut Banyak Dukung Prabowo-Sandiaga
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana