Suara.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, Ahmad Basarah menanggapi soal adanya tuntutan dari Forum Tunanetra Menggugat kepada Cawapres Ma'ruf Amin untuk meminta maaf terkait diksi buta dan budek. Menurutnya, permintaan maaf harus didasari dengan perbuatan yang keliru.
Basarah menjelaskan bahwa tidak ada maksud Ma'ruf Amin untuk menyinggung kaum difabel saat menggunakan diksi buta dan budek. Ia menegaskan bahwa penggunaan kedua diksi itu dilakukan Ma'ruf Amin untuk menggambarkan pihak-pihak yang tutup mata dan telinga dengan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pihak-pihak tersebut malah menyebarkan propaganda yang malah meresahkan masyarakat.
“Kiai Maruf menganggap orang-orang semacam ini orang-orang yang pikirannya yang telinganya itu sudah ditulikan, matanya itu sudah dibutakan karena tidak melihat realita. Jadi saya secara pribadi tidak melihat ada motivasi dari Kiai Ma'ruf Amin bahwa tidak menghormati kaum difabel itu," jelas Basarah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Selasa (13/11/2018).
Menanggapi soal adanya tuntutan kepada Ma'ruf Amin untuk meminta maaf, Basarah menyatakan, penyampaian maaf sudah termasuk dalam tradisi di Indonesia. Akan tetapi, menurutnya penyampaian maaf itu haruslah didasari oleh tindakan atau perbuatan yang memang salah.
Oleh karenanya, Basarah turut mengklarifikasi sekaligus menyampaikan kepada pihak penuntut bahwa tidak ada maksud menyinggung kaum difabel dari penyampaian diksi buta dan budek oleh Ma'ruf Amin.
“Pernyataan maaf yang kemudian dikaitkan bahwa benar Kiai Ma'ruf melecehkan kaum difabel, nah, tentu ini harus kita klarifikasi dulu. Bahwa tidak ada niat, motif, apalagi kesengajaan dengan menggunakan diksi buta dan tuli itu dimaksudkan kepada kaum difabel,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Forum Tunanetra Menggugat menuntut Ma'ruf Amin meminta maaf kepada seluruh penyandang disabilitas netra se-Indonesia karena dinilai menyinggung perasaan dan terkesan mendiskreditkan mereka.
Sekretaris Forum Tunanetra Menggugat, Yudi Yusfar mengatakan, pernyataan Ma'ruf itu sangat tendensius dan mendiskreditkan kaum tunanetra. Sebanyak 23 organisasi tunanetra se-Indonesia merasa terganggu dengan pernyataan itu.
Forum Tunanetra Menggugat tersebut menuntut Ma'ruf Amin meminta maaf secara terbuka selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari sejak Senin 12 November 2018. Jika tak juga meminta maaf, kalangan disabilitas netra akan melakukan langkah-langkah lebih lanjut.
Baca Juga: PDIP Sebut Seluruh Pendukung Jokowi Dapat 'Coattail Effect'
Namun tuntutan tersebut sudah dijawab oleh Ma'ruf Amin. Menurutnya ada kesalahan dalam pemahaman tentang apa yang disampaikannya.
Ma'ruf Amin menyatakan, pernyataannya tak menyinggung fisik. Namun yang dimaksud Ma'ruf yakni buta hati karena masih mempertanyakan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Itu kan salah paham. Yang saya maksud buta itu bukan buta mata, bukan budeg telinga tapi buta hati. Matanya nggak buta, jadi nggak ada hubungannya dengan fisik ya," ujar Ma'ruf Amin di kediamannya di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/11/2018).
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Cegah Penyakit Sejak Dini, Menkes Budi Tekankan Pentingnya Cek Kesehatan Rutin untuk Pekerja
-
Bertemu Mensos, Rieke Diah Pitaloka Dorong Akurasi Data Tunggal Nasional
-
Mensos Gus Ipul: BPJS PBI Pasien Penyakit Kronis Aktif per Hari Ini
-
Silaturahmi dengan Ulama Aceh, Kasatgas Tito: Pentingnya Dukungan Spiritual bagi Korban Bencana
-
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras dan Minyak Selama Ramadan, 35 Juta Keluarga Jadi Sasaran
-
Iuran Rp17 Triliun! Masyumi Beri Syarat Ketat ke Prabowo Soal Gabung 'Board of Peace' Donald Trump
-
Lampu Hias Semanggi Tiga Kali Raib, Pramono Bongkar Biang Keladi Lemahnya Pengawasan di Jakarta
-
Pemerintah Siapkan Stimulus Rp911 Miliar untuk Diskon Tiket Mudik Lebaran
-
Analis Sebut Pidato Berapi-api Jokowi untuk PSI Sebagai Blunder Politik