Suara.com - Sejumlah ulama dan dzuriyah—keturunan—pendiri Nahdlatul Ulama menggelar Halaqah ke-2 di Pondok Pesantren Hasbullah, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Rabu (14/11/2018). Hasilnya, mereka bersepakat membentuk Komite Khittah NU.
"Hasil halaqah ulama Nahdliyyin hari ini, kami sepakat membentuk Komite Khittah. Selanjutnya, hasil ini akan dimintakan restu ke sesepuh NU, yakni KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasa," ujar juru bicara halaqah Choirul Anam atau Cak Anam, seusai acara seperti dilaporkan Beritajatim.com.
Apa target dibentuknya Komite Khittah? Cak Anam menjelaskan, target Komite KHittah adalah melaksanakan khittah NU yang sudah dicetuskan dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1984.
Dalam Muktamar ke-27 itu, NU dinyatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, bukan organisasi politik. NU tidak ada kaitan dengan partai politik apa pun.
Namun belakang ini, lanjut Cak Anam, pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagaan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik.
"Contohnya adalah pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun. Itu termaktub dalam anggaran dasar. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Maruf Amin," kata mantan Ketua DPW GP Ansor Jatim ini.
Cak Anam mengungkapkan, dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam berhalangan tetap.
Contoh, saat KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah. Karena berhalangan tetap, akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.
"Nah, saat ini KH Miftahul Ahyar menggantikan KH Maruf Amin sebagai Rais Aam. Padahal, Kiai Maruf tidak berhalangan tetap. Makanya kami meminta PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru," ujarnya.
Baca Juga: Pecat Jokanovic, Fulham Tunjuk Ranieri Sebagai Manajer Baru
Halaqah Ulama NU ke-2 ini merupakan kelanjutan dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bulan kemarin, yang menelurkan tiga poin.
Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi.
Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh.
Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.
"Komite Khittah ini akan dipimpin KH Salahuddin Wahid. Pertemuan ketiga akan dilakukan pada 5 Desember di Situbondo," pungkas Cak Anam.
Berita ini kali pertama diterbitkan Beritajatim.com dengan judul “Pertemuan di Tambakberas, Ulama NU Dirikan Komite Khittah”
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
Terkini
-
Grebek Jaringan Online Scam, Otoritas Myanmar Tangkap 48 WNI
-
Prabowo dan Dasco Bertemu di Istana: Bahas Kesejahteraan Ojol hingga Reforma Agraria
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa Kasus Korupsi Jalan, ICW Curiga KPK Masuk Angin
-
Kontroversi 41 Dapur MBG Milik Anak Pejabat di Makassar, Begini Respons Pimpinan BGN
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun