Suara.com - Sejumlah ulama dan dzuriyah—keturunan—pendiri Nahdlatul Ulama menggelar Halaqah ke-2 di Pondok Pesantren Hasbullah, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Rabu (14/11/2018). Hasilnya, mereka bersepakat membentuk Komite Khittah NU.
"Hasil halaqah ulama Nahdliyyin hari ini, kami sepakat membentuk Komite Khittah. Selanjutnya, hasil ini akan dimintakan restu ke sesepuh NU, yakni KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasa," ujar juru bicara halaqah Choirul Anam atau Cak Anam, seusai acara seperti dilaporkan Beritajatim.com.
Apa target dibentuknya Komite Khittah? Cak Anam menjelaskan, target Komite KHittah adalah melaksanakan khittah NU yang sudah dicetuskan dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1984.
Dalam Muktamar ke-27 itu, NU dinyatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, bukan organisasi politik. NU tidak ada kaitan dengan partai politik apa pun.
Namun belakang ini, lanjut Cak Anam, pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagaan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik.
"Contohnya adalah pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun. Itu termaktub dalam anggaran dasar. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Maruf Amin," kata mantan Ketua DPW GP Ansor Jatim ini.
Cak Anam mengungkapkan, dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam berhalangan tetap.
Contoh, saat KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah. Karena berhalangan tetap, akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.
"Nah, saat ini KH Miftahul Ahyar menggantikan KH Maruf Amin sebagai Rais Aam. Padahal, Kiai Maruf tidak berhalangan tetap. Makanya kami meminta PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru," ujarnya.
Baca Juga: Pecat Jokanovic, Fulham Tunjuk Ranieri Sebagai Manajer Baru
Halaqah Ulama NU ke-2 ini merupakan kelanjutan dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bulan kemarin, yang menelurkan tiga poin.
Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi.
Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh.
Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.
"Komite Khittah ini akan dipimpin KH Salahuddin Wahid. Pertemuan ketiga akan dilakukan pada 5 Desember di Situbondo," pungkas Cak Anam.
Berita ini kali pertama diterbitkan Beritajatim.com dengan judul “Pertemuan di Tambakberas, Ulama NU Dirikan Komite Khittah”
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan
-
Ada dari Bekasi dan Semarang, Tim DVI Identifikasi 7 Jasad Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Daftarnya