Suara.com - Pemerintah Kota atau Pemkot Jakarta Timur memberikan tenggat waktu kepada Taman Mini Indonesia Indah (TMII) hingga Desember 2018 untuk segera melunasi pajak. Jika TMII tidak juga melunasinya, maka Pemkot Jakarta Timur akan menggandeng atau melapor ke KPK untuk menindaklanjutinya.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Jakarta Timur M Anwar. Anwar mengatakan, Pemkot Jakarta Timur berkomitmen untuk menegakkan hukum sehingga TMII pun harus segera membayarkan pajaknya.
"Sampai Desember besok kalau mereka nggak melakukan pembayaran, kita akan kerjasama dengan KPK," kata Anwar saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Anwar menegaskan, ia ingin mendapatkan keterangan langsung dari TMII mengapa mereka enggan membayar pajak. Nantinya, TMII pun akan dilakukan audit keuangan untuk memastikan alasan mereka tidak mau membayar pajak.
"Kalau nggak bisa bayar kenapa itu, diaudit apa perusahaannya pailit kan, bukan tugas saya, tugas pemeriksa itu," ujar Anwar.
Dari informasi yang diterima, Anwar menyebut jika pihak pengelola TMII sudah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan guna meminta keringanan pembayaran pajak. Meski demikian hingga kini belum ada arahan dari Anies perihal nasib tunggakan TMII yang mencapai hampir Rp 2 miliar.
"Mereka bersurat ke Pak Gubernur minta keringanan, saya nggak tahu selanjutnya seperti apa, yang pasti harus bayar itu aja intinya," tandasnya.
Untuk diketahui, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menunggak pajak hingga Rp 1,93 miliar. Pada 24 Oktober lalu Pemkot Jakarta Timur menempelkan stiker penunggakan pajak di 3 wahana TMII. Ketiga wahana itu adalah Snowbay dengan total tunggakan pajak senilai Rp 871 juta, Kereta Skylift senilai Rp 168 juta dan Desa Wisata senilai Rp 74 juta.
Selain ketiga wahana yang ditempel stiker, ada 3 wahana lainnya yang juga menunggak pajak namun tidak ditempel stiker lantaran masuk dalam lahan konservasi. Ketiga wahana itu yakni Teater Imax Keong Emas dengan total tunggakan pajak senilai Rp 386 juta, Taman Akuarium Air Tawar senilai Rp 360 juta, dan Sasono Langgeng Budoyo senilai Rp 79 juta.
Baca Juga: Sebulan Lebih Ditahan, Ratna Sarumpaet Ngedrop dan Tak Mau Makan
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Polemik Selesai, TNI Resmi 'Luruskan Informasi' dengan Ferry Irwandi
-
Perang Interpretasi Janji Presiden Prabowo: Yusril Sebut 'Masuk Akal', Lukman Bilang 'Setuju'
-
ICJR Skakmat Yusril: Tawaran Restorative Justice untuk Demonstran Itu Konsep Gagal Paham
-
Pakar Bongkar Pencopotan Sri Mulyani dan Budi Gunawan, Manuver Prabowo Ambil Alih Penuh Kendali?
-
Kapolri Absen Jemput Presiden Prabowo di Bali di Tengah Isu Penggantian TB-1
-
Yusril Ungkap Fakta: Presiden Prabowo Belum Perintahkan Pembentukan Tim Investigasi
-
Dari Ancaman Laporan ke Permintaan Maaf, Ferry Irwandi Umumkan Kasusnya dengan TNI Berakhir Damai
-
'Percuma Ganti Orang, Sistemnya Bobrok', Kritik Keras YLBHI di Tengah Isu Ganti Kapolri
-
Tiga Pesawat Tempur Baru dari Prancis Diserahkan ke TNI AU Awal 2026
-
Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada