Kubu Prabowo Kritik Presiden Jokowi Tak Atur Ojek Online

Suara.com - Kubu Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno menilai, pemerintahan Presiden Jokowi belum membuat regulasi mengenai perlindungan pengemudi ojek online.

Harryadin Mahardika, tim sukses Prabowo – Sandiaga, menjelaskan jasa ojek online bisa menyumbang Rp 19,9 miliar per tahun untuk perekonomian Indonesia.

"Itu menunjukkan betapa pesatnya kontribusi yag diberikan oleh industri ini. Menjadi aneh kalau tidak segera secara proaktif diatur oleh pemerintah," kata Harryadin dalam diskusi Rabu Biru di Prabowo - Sandiaga Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).

Selain itu, Harryadin mempertanyakan soal kejelian pemerintah dalam melihat potensi ojek online sebagai salah satu industri digital dan kreatif.

Saat pengemudi transportasi online yang terus menjamur, pemerintah malah sering mengeluhkan sulitnya menemukan sektor-sektor baru yang bisa mendorong tumbuhnya perekonomian.

"Padahal di depan mata kita semua ada satu sektor baru, yaitu industri digital dan kreatif yang terkait dengan startup-startup inovatif dan sudah menunjukkan kontribusi luar biasa besar," ujarnya.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, keberadaan regulasi untuk transportasi online sangatlah diperlukan.

Pasalnya, regulasi itu mampu mencegah perang tarif antarpenyedia jasa layanan transportasi online.

Dirinya mencontohkan hal tersebut pada keberadaan transportasi online di China. Di sana, kata Noorsy, malah muncul sistem perbudakan modern akibat adanya perang tarif transportasi online.

"Ketika Uber mulai masuk ke negara-negara maju bahkan bertarung di Cina, The New York Times menganalisis korelasi antara industri otomotif, keuangan, dan Uber. Dan mereka melihat bahwa model tranportasi online itu adalah a part of modern slavery system," kata Noorsy.