Anies Sangkal Berpolitik Balas Budi ke Massa Aksi 212

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyangkal ada politik balas budi atas pemberian izin lokasi Monumen Nasional kepada sejumlah ormas yang menggelar reuni aksi 212 pada Minggu (2/12/2018). Menurutnya, aksi 212 sama seperti kegiatan lainnya yang juga mendapatkan izin dari Pemprov DKI Jakarta.

"Setiap weekend saya memberikan izin banyak kegiatan dan tidak ada yang berbeda dengan permintaan dari mereka yang mau melakukan reuni. Tahun lalu juga, biasa saja," kata Anies sambil tertawa saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).

Anies menegaskan, keputusannya dalam memberikan izin lokasi reuni 212 bukan karena mendukung aksi 212 yang diketahui merupakan gerakan yang inisiasi sejumlah ormas anti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia juga mengaku tak membeda-bedakan apabila ada elemen masyarakat yang mau menggunakan lokasi Monas untuk kegiatan yang sama.

"Bukan dukung, ini seperti kegiatan lain yang menyelenggarakan di situ, statusnya sama aja enggak ada bedanya," tutup Anies.

Sebelumnya, massa aksi penolak 212 yang tergabung dalam Gerakan Jaga Indonesia menuding Anies melakukan politik balas budi karena mengizinkan Monas dipakai untuk reuni aksi 212. Para pendemo ini juga mengancam akan melakukan penyusupan di dalam kerumunan massa 212 jika reuni tetap berjalan.

Menanggapi hal itu, Anies hanya tersenyum simpul. Ia enggan mengomentari lebih lanjut mengenai ancaman dari para massa penolak 212.

"Saya enggak ada komentar. Cukup," imbuh Anies singkat.

Sebelumnya, puluhan massa Gerakan Jaga Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018) kemarin. Mereka menilai pemberian izin lokasi merupakan politik balas budi yang diberikan Anies usai memenangkan kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Baca Juga: Keajaiban ASI Mampu Cukupi Nutrisi Bayi Prematur