Suara.com - Pemerintah dianggap sudah mengerti keinginan umat Islam untuk berkumpul pada acara Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada Minggu 2 Desember, di Monas, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan Aktivis muslim, Mustofa Nahrawardaya setelah melihat sikap pemerintah yang kekinian dianggap sudah bisa menerima sisi positif dari aksi reuni tersebut.
Mustofa mengatakan, hal tersebut bisa dilihat dari penjagaan keamanan yang sudah tidak berlebihan seperti aksi-aksi sebelumnya.
"Penjagaanya sudah nggak seketat sebelumnya, artinya pemerintah sudah belajar dari (aksi) 411 dan mengerti jika umat perlu berkumpul di Monas nanti. Itu artinya pemerintah sadar ini kebutuhan," ujar Mustofa di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Menurutnya, aksi reuni ini sangat jauh dari kesan anarkisme dan panggung politik. Tujuan dari aksi itu, kata dia, hanya untuk mengumpulkan seluruh umat di nusantara untuk membela Islam.
Mantan juru bicara HTI, Ismalil Yunanto menganggap, walaupun dimasa lalu aksi ini sedikit banyak mempengaruhi dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena penodaan agama agama, aksi ini dirasa harus tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kasus serupa terulang.
"Memang aksi ini tidak bisa dilepaskan dari penistaan yang dilakukan Ahok. Tetapi walaupun Ahok sudah dipenjara, penistaan penistaan agama Islam kan masih tetap ada. Itu yang kami bela saat ini," kata dia.
Ia berharap aksi bela Islam yang akan datang akan mempersatukan umat dari seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan ia juga berharap aksi tersebut bisa berjalan tanpa kerusuhan.
Shabri menjelaskan, akan banyak umat agama lain yang ingin turut serta berpartisipasi dalam reuni akbar tersebut. Bahkan, ada pula massa dari negara lain.
"Bahkan saya mendengar ada umat agama lain di Australia juga ingin hadir dan minta bertanya 'apakah akan disiapkan tempat atau tidak'. Nah tahun ini kami akan siapkan satu panggung," jelasnya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Uang Rp 2 Miliar Bukan Karena Takut
Berita Terkait
-
Dukung Reuni Akbar 212, FSI: Secara Tegas Tauhid Yes, Politik No
-
Eks Jubir HTI Sebut Tak Ada yang Salah Reuni Akbar 212 Bawa Atribut Tauhid
-
Reuni Akbar 212 Dianggap Biasa, Polisi: Tak Ada Hal-hal yang Khusus
-
Persilakan Reuni Akbar 212 di Monas, PBNU: Tolong Jaga Ucapan dan Tindakan
-
Banyak Perusahaan Bus Tolak Angkut Peserta Reuni 212 ke Jakarta
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik