Suara.com - Pemerintah dianggap sudah mengerti keinginan umat Islam untuk berkumpul pada acara Reuni Akbar 212 yang akan digelar pada Minggu 2 Desember, di Monas, Jakarta Pusat. Hal ini disampaikan Aktivis muslim, Mustofa Nahrawardaya setelah melihat sikap pemerintah yang kekinian dianggap sudah bisa menerima sisi positif dari aksi reuni tersebut.
Mustofa mengatakan, hal tersebut bisa dilihat dari penjagaan keamanan yang sudah tidak berlebihan seperti aksi-aksi sebelumnya.
"Penjagaanya sudah nggak seketat sebelumnya, artinya pemerintah sudah belajar dari (aksi) 411 dan mengerti jika umat perlu berkumpul di Monas nanti. Itu artinya pemerintah sadar ini kebutuhan," ujar Mustofa di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).
Menurutnya, aksi reuni ini sangat jauh dari kesan anarkisme dan panggung politik. Tujuan dari aksi itu, kata dia, hanya untuk mengumpulkan seluruh umat di nusantara untuk membela Islam.
Mantan juru bicara HTI, Ismalil Yunanto menganggap, walaupun dimasa lalu aksi ini sedikit banyak mempengaruhi dipenjarakannya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena penodaan agama agama, aksi ini dirasa harus tetap dipertahankan untuk mengantisipasi kasus serupa terulang.
"Memang aksi ini tidak bisa dilepaskan dari penistaan yang dilakukan Ahok. Tetapi walaupun Ahok sudah dipenjara, penistaan penistaan agama Islam kan masih tetap ada. Itu yang kami bela saat ini," kata dia.
Ia berharap aksi bela Islam yang akan datang akan mempersatukan umat dari seluruh Indonesia. Tidak ketinggalan ia juga berharap aksi tersebut bisa berjalan tanpa kerusuhan.
Shabri menjelaskan, akan banyak umat agama lain yang ingin turut serta berpartisipasi dalam reuni akbar tersebut. Bahkan, ada pula massa dari negara lain.
"Bahkan saya mendengar ada umat agama lain di Australia juga ingin hadir dan minta bertanya 'apakah akan disiapkan tempat atau tidak'. Nah tahun ini kami akan siapkan satu panggung," jelasnya.
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Uang Rp 2 Miliar Bukan Karena Takut
Berita Terkait
-
Dukung Reuni Akbar 212, FSI: Secara Tegas Tauhid Yes, Politik No
-
Eks Jubir HTI Sebut Tak Ada yang Salah Reuni Akbar 212 Bawa Atribut Tauhid
-
Reuni Akbar 212 Dianggap Biasa, Polisi: Tak Ada Hal-hal yang Khusus
-
Persilakan Reuni Akbar 212 di Monas, PBNU: Tolong Jaga Ucapan dan Tindakan
-
Banyak Perusahaan Bus Tolak Angkut Peserta Reuni 212 ke Jakarta
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
Terkini
-
Mengenal RDF Plant Rorotan: Mesin Pengolah Sampah Jakarta yang Berusaha Keras Hilangkan Bau Busuk
-
Pigai Minta Isu Reshuffle Kabinet Tak Digoreng, Tegaskan Pernyataan Mensesneg Valid
-
Habiskan Anggaran Rp1,3 Triliun, DPRD DKI Sebut Perencanaan RDF Rorotan Tak Matang
-
Diperiksa Bareskrim, Pandji Pragiwaksono Dicecar Puluhan Pertanyaan Soal Ujaran ke Masyarakat Toraja
-
Diduga Cabuli Gadis yang Sedang Pingsan, Guru Besar UIN Palopo Resmi Dinonaktifkan dan 5 Faktanya
-
Ratusan Ribu Pil 'Setan' Disita di Jakbar, Polisi: Pemicu Tawuran dan Kenakalan Remaja
-
Presiden Prabowo Tegaskan Sekolah Rakyat Program Prioritas di Rakornas Pusat - Daerah 2026
-
Saksi Kasus Noel Ebenezer Ungkap Sultan Kemnaker Bantu Carikan LC
-
Misteri Partai 'K' di Pusaran Korupsi Kemenaker, Noel Ngaku 'Dibungkam' Sosok Penting
-
Pengacara Ungkap Bukti Aliran Uang terkait Pengurusan Sertifikasi K3 ke Ibu Menteri