Suara.com - Wakil Ketua Komisi I Asril Hamzah Tanjung menyesalkan atas aksi penembakan brutal kelompok bersenjata yang menewaskan 31 pekerja PT. Istaka Karya di proyek Trans Papua. Asril pun menilai aparat keamanan telah kecolongan melindungi masyarakat sipil.
Banyaknya korban tewas, Asril pun mempertanyakan prosedur keamanan para pekerja di daerah rawan konflik tersebut.
"Pekerja jalan Trans-Papua, selama ini aman-aman, tiba-tiba ada KKB (kelompok kriminal bersenjata), tahu-tahu hadir di sana, ada apa? Kenapa kita kecolongan? Kenapa TNI-Polisi kok enggak siap kelihatannya, 31 mati enggak main-main itu," kata Asril di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Selasa (4/12/2018).
Asril meminta pemerintah bertindak tegas dalam memberantas kelompok-kelompok bersenjata yang hingga kini masih menghantui wilayah Papua. Dia sangat memahami apabila ketegasan pemerintah itu kerap bertabrakan dengan penegakkan Hak Asasi Manusia.
"Kita kadang-kadang gitu, takut bertindak dengan keras dengan proporsional, terukur, kadang kita masih mikir-mikir kita takut melanggar HAM. HAM apa?Enggak ada melanggar HAM," ujarnya.
"Kecuali melanggar HAM itu sia-sia tidak ada orang apa-apa, dipanggil, dibunuh, itu kalau kita diserang ini negeri kita loh. Ini perlu dipikirkan," tambahnya.
Asril menegaskan tidak perlu adanya negosiasi sebagai solusi penyelesaian aksi penembakan itu.
"Tidak ada, negosiasi dengan siapa? Ini negeri kita kok, apa kalian mau Papua kayak mereka gitu? Enggak ada negosiasi sama siapa, kita amankan negeri kita," pungkasnya.
Dalam insiden berdarah itu, total 31 pekerja PT. Istaka Karya meninggal dunia. Rinciannya adalah 24 korban dibunuh kelompok bersenjata pada Minggu (1/12/2018). Di hari kedua, ada 8 pekerja lain yang berhasil melarikan diri, namun tujuh korban itu kemudian dibunuh usai ditemukan para pelaku. Sementara satu pekerja yang dikabarkan selamat itu belum diketahui keberadaannya.
Baca Juga: Mengharukan, Sully Setia Menjaga Peti Mati George Bush Senior
Berita Terkait
-
Menhan Sebut Pelaku Penembakan di Trans Papua Kelompok OPM
-
22 Peti Mati Disiapkan untuk Korban Penembakan di Trans Papua
-
Korban Penembakan, Martinus dan Jefrianto Ditembak di Kaki dan Pelipis
-
Ini Identitas 2 Korban Selamat dari Penembakan di Trans Papua
-
Dua Korban Selamat dari Penembakan di Trans Papua Melarikan Diri ke Mbua
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kapolri Minta Jajaran Polri Perkuat Sinergi dengan APH Hadapi Dinamika Global
-
Viral Aksi Bejat Pria Rekam Rok Penumpang dari Kolong Peron Stasiun Kebayoran, Polisi Buru Pelaku
-
Cari Keadilan! Keluarga Korban Kekerasan TNI Serahkan Kesimpulan Gugatan UU Peradilan Militer ke MK
-
Orang Dekat Bobby Nasution Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Suap Proyek PUPR Sumut
-
Kemendagri Perluas Pemanfaatan IKD, Ratusan Ribu Warga Akses Layanan Tanpa Fotokopi KTP
-
Berapa Harga Tiket Kapal Pesiar MV Hondius? Liburan Mewah Berujung Infeksi Hantavirus Mematikan
-
Membedah Pola Pikir Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus
-
Terdakwa Kasus Pemerasan K3 Klaim Dapat Surat Kaleng, Apa Isinya?
-
Kapolri Bakal Lakukan Revisi Perkap Hingga Perpol Usai Terbitnya Rekomendasi KPRP
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas