Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku dalam sehari biasanya ganti baju 4 sampai 6 kali karena acara yang berbeda-beda dalam satu hari.
"Pertama-tama mohon maaf, bukan saya salah kostum, tidak, tapi karena habis ini saya harus melantik gubernur," kata Presiden Jokowi ketika membuka Konvensi Nasional Humas 2018 di Istana Negara Jakarta, Senin (10/12/2018).
Dalam kesempatan itu ,Presiden Jokowi mengenakan setelan jas warna gelap dan dasi berwarna merah sementara peserta konvensi mengenakan pakaian batik.
"Saya sudah tahu kalau pakai batik, tapi kalau pakai batik, nanti lepas lagi ganti jas lagi, bolak-balik, gonta-ganti," kata Jokowi seperti dilansir dari Antara.
Dengan alasan itu, Jokowi memutuskan untuk langsung mengenakan pakaian berupa setelan jas.
"Saya enggak mau ganti, udah pakai ini saja, sekali lagi saya mohon maaf dulu, nanti dipikir salah kostum," kata Jokowi di awal sambutannya.
Peranan humas Kepala Negara menyebutkan dalam dunia yang semakin kompetitif ini, peran humas sangat sentral dan sangat penting.
Ia mencontohkan ketika Indonesia ingin mendatangkan banyak wisatawan mancanegara maka selain memperbaiki fasilitas infrastruktur, Indonesia juga promosi ke mana-mana.
"Tapi harus diingat, kalau pemberitaannya kurang tepat, itu percuma semuanya, dan wisatawan tidak jadi datang," katanya.
Baca Juga: Waduh, 2 Oknum Polisi Terciduk Bawa 130 Kg Ganja Pakai Mobil Patroli
Demikian pula dengan investasi, pemerintah menyederhanakan izin, mempercepat izin di birokrasi. Tapi juga percuma kalau citra Indonesia tidak dibangun di mata internasional.
"Di sinilah pentingnya peran kehumasan sebagaimana disampaikan Ketua BPP Perhumas Bapak Agung Laksamana," ujar Jokowi.
Menurut dia, pada dasarnya peran humas adalah menyosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik agar terbangun kepercayaan dan reputasi lembaganya.
"Bagi bapak ibu humas perusahaan, ya membangun kepercayaan, reputasi perusahaan tanpa memberitakan keburukan perusahaan yang lain. Apalagi menebarkan hoaks, fitnah maupun ujaran kebencian," ujarnya lagi.
Humas pemerintah, kata Jokowi, berkewajiban membangun reputasi pemerintah, membangun trust masyarakat kepada pemerintah.
Berita Terkait
-
Didukung PCNU dan Ulama Bekasi, Ma'ruf: Saat Kampanye Tak Boleh Hoaks
-
Jokowi: Humas Pemerintah Bertugas Membangun Kepercayaan Masyarakat
-
Erick Thohir Tolak Masuk Parpol, Mau Jadi Pengusaha Saja
-
Jokowi Hadir di Kongres Kebudayaan Indonesia Tahun 2018
-
Kocak, Kaesang Pangarep Tegur Jokowi Gara-Gara Salah Ngomong
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional