Surat TPNPB-OPM Untuk Jokowi: Setop Trans Papua, Hak Kami untuk Merdeka

Suara.com - Konflik bersenjata antara TNI dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat di lokasi pembangunan jembatan jalan Trans Papua ruas Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, Minggu dan Senin (2-3/12) awal pekan lalu, menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit.

Dalam pertempuran tersebut, sedikitnya 20 orang tewas. Setelah penyerangan itu, ketika TNI menyeruak masuk ke wilayah Yigi dan Mbua, TPNPB/Organisasi Papua Merdeka mengklaim 6 warga sipil Jadi korban.

Dua di antaranya adalah aparat Desa Kunjongdumu dan Desa Wuridlak, tewas di tempat. Sementara 4 lainnya dalam keadaan kritis.

Juru Bicara Komando Nasional TPNPB-OPM Sebby Sambom, Selasa (11/12/2018), mengatakan, konflik bersenjata di daerah tersebut disebabkan pemerintah Indonesia tak memahami keinginan rakyat Papua.

”Pemerintah Indonesia dengan presidennya Jokowi, harus memahami, keinginan rakyat Papua adalah mendapatkan hak politik penentuan nasib sendiri, self determination, seperti yang didapatkan rakyat Indonesia semasa melawan penjajahan Belanda,” kata Sebby.

Karenanya, Sebby mengatakan program-program pembangunan alias developmentalisme yang diterapkan sejak era Orde Baru hingga Jokowi di tanah Papua adalah kesia-siaan.

Pasalnya, kata Sebby, seluruh program pembangunan yang bertumpu pada pembuatan infrastruktur tersebut bukan solusi atas persoalan perampasan tanah, hak sosial kebudayaan, dan politik bangsa Papua.

Terkait konflik bersenjata di Nduga dan banyak daerah Papua lainnya, TPNPB-OPM, Selasa, menyebar surat terbuka yang diteken Panglima Tinggi Kepala Staf Umum TPNPB Mayor Jenderal Teryanus Satto, dan ditujukan kepada Presiden Jokowi.

Berikut surat terbuka TPNPB-OPM yang diterima Suara.com:

Baca Juga: Depak Javier Calleja, Villarreal Tunjuk Luis Garcia sebagai Pelatih Anyar

Yang Terhormat,

Tuan Presiden Republik Indonesia

Kami pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Organisasi Papua Merdeka (OPM) menyampaikan dengan hati nurani kepada anda bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah bukan tujuan yang di inginkan rakyat bangsa Papua.

Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib sendiri (Self Determination) dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajah Indonesia. Penjajahan telah nyata sejak lama, hal ini tidak bisa di sembunyikan dari fakta

Tuan Presiden Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya Indonesia adalah Negara demokrasi. Namun sesungguhnya demokrasi itu berlaku di wilayah/propinsi lain di Indonesia sehingga di sebut Demokrasi Indonesia.

Seutuhnya wilayah Papua dan Papua Barat adalah bukan bagian dari Indonesia, karena dengan alasan bahwa sejak Indonesia secara paksa menduduki wilayah Papua Barat dengan kekuatan militer disertai operasi-operasi militer di Papua yang di dukung oleh Amerika Serikat, dan menyelenggarakan jajak pendapat rakyat Papua di sebut PEPERA pada tahun 1969 adalah cacat hukum dan cacat moral. Penjajahan atas Bangsa Papua sudah dimulai sejak tahun 1963 sampai saat ini, tahun 2018.