Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan.
"Saya lihat wajah bapak ibu cerah-cerah karena sudah terima sertifikat semuanya," kata Jokowi disambut gelak tawa sejumlah warga yang hadir di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).
Jokowi mengaku senang sekali karena perwakilan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi hadir pada penyerahan sertifikat tersebut.
"Kita berharap sertifikat ini bisa bermanfaat bagi keluarga kita," katanya seperti dilansir Antara.
Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat untuk 6.000 orang penerima dengan 12 orang penerima simbolis yang diserahkan secara langsung.
"Sudah terima semuanya? Jangan diturunkan dulu, saya mau hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6.000 sertifikat betul. Artinya 6.000 seritifikat sudah dipegang semua," tambah Jokowi sembari meminta warga untuk mengangkat sertifikat tanah milik mereka.
Di Provinsi Jambi, pada 2018 ditargetkan penerbitan 135 ribu sertifikat dengan target seluruh tanah di Jambi sudah bersertifikat paling lambat 2025.
"Kenapa sertifikat ini dipercepat dibagikan kepada rakyat? Sejak saya tiap saat ke daerah sejak 2015, ada sengketa lahan di semua provinsi. Sedih melihat semua itu," ungkap Jokowi.
Sengketa lahan itu terjadi antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, dan lebih banyak rakyat kalah.
Baca Juga: Melihat Majikannya Ditegur, Satpam Komplek Diserang Anjing Pitbull
"Oleh sebab itu diperlukan tanda bukti hukum hak atas tanah yang kita miliki yaitu sertifikat. Semua sudah pegang sekarang tanda hukum atas tanah ini," katanya.
"Jadi kalau ada yang macam-macam, ngaku-ngaku ini tanah saya, ooh tidak bisa. Nama jelas nama saya, alamat jelas, luas berapa, jelas. Semua ada jelas. Dia tidak bisa apa-apa," imbuh Jokowi.
Penerima sertifikat berasal dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi yaitu Kota Jambi, Batang Hari, Bungo, Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh.
Berita Terkait
-
Bertemu Ribuan Tentara, Jokowi Umumkan Kenaikan Tunjangan Babinsa
-
Jokowi Ungkap Penyebab Elektabilitasnya Turun di Sumatera
-
Alasan Amien Rais Sebut Pemerintahan Jokowi Rezim Pekok
-
Amien Rais Namai Cebong untuk Kereta Api Cepat Pemerintahan Jokowi
-
Jadi Pengacara Kubu Jokowi, Yusril Bebaskan Kader PBB di Pilpres 2019
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
Terkini
-
Kasus Pemerkosaan EZ Buka Tabir Rentannya Buruh Disabilitas Perempuan di Perkebunan Sawit
-
Pemprov Jateng Sabet Penghargaan Program E-Learning ASN Berintegritas dari KPK
-
Satu Tewas Akibat Bencana Gempa Sulteng! Istana Koordinasi Demi Pemulihan Sigi dan Palu
-
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Terima Laporan soal Haji hingga Pendidikan
-
KPK Sudah Selidiki Kasus MBG Lebih Dulu, Terbuka Jika Kejagung Mau Koordinasi
-
KPK Minta Tambah Anggaran Rp762 Miliar, Sahroni: Tanggung, Rp5 Triliun Sekalian!
-
Guru Besar UI Bongkar Keanehan Program MBG, Data Stunting dan Lokasi Dapur Tak Nyambung
-
ACSET Pastikan Proyek Dikerjakan dengan Tata Kelola yang Baik
-
Prabowo Tak Hadiri KTT ASEAN-Rusia, Pilih Fokus Selesaikan Urusan Dalam Negeri
-
1,4 Juta Lansia Terancam Tak Dapat Bantuan, Gus Ipul Minta Tambah Anggaran Rp22 T