Polemik Kotak Suara Kardus, KPU: Tak Ada Keberpihakan

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menegaskan tidak ada keberpihakan kepada partai atau paslon tertentu dalam setiap regulasi pemilihan umum yang diambil KPU. Salah satunya terkait penggunaan kotak suara kardus yang tengah ramai dibicarakan publik.

Bahkan keputusan penggunaan bahan kardus sebagai kotak pemilu sudah dicanangkan jauh sebelum calon presiden dan legislatif ditetapkan.

"Berpihak kemana? Memutuskan menggunakan karton berbahan kedap air itu sebelum kami menetapkan peserta pemilu," tegas Arief di Kantor KPU Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Menurutnya, tidak ada unsur kepentingan pihak tertentu dalam memutuskan untuk menggunakan kotak suara berbahan kardus. Penggunaan kotak suara kardus itu murni dengan beberapa pertimbangan tertentu.

"Kita mempertimbangkan betul tentang efektivitas baik dalam produksi, distribusi, penyimpanan, perakitan dan peran dalam penggunaan kotak," jelasnya.

Kebijakan KPU yang akan menggunakan kotak suara dari kardus itu sempat menuai kontroversi. Salah satunya dari tim paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono mengaku tak habis pikir dengan ide-ide KPU menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain kotak suara berbahan kardus, Ferry masih ingat dengan keputusan KPU yang membolehkan masyarakat disabilitas mental ikut menyoblos di hari pemilihan.

"KPU nih aneh-aneh, sekarang suruh pemilihan sama orang yang gila, yang waras, itu sama lah. Tapi ada beberapa yang agak aneh lah, kaya kotak suara sebaiknya jangan kardus, (tapi) yang kuat," kata Ferry di Kantor BPN, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (15/12/2018).

Baca Juga: Waskita Karya Rumahkan Para Petingginya Terkait Kasus Suap Proyek Fiktif

Sementara dari kubu Jokowi tak mempermasalahkan penggunaan kotak suara kardus. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan KPU itu karena melihat kehematan biaya.

"Itu karena aspek biaya, dulu kami juga menolak yang sama, tetapi akhirnya kami melihat hal-hal tersebut," ujar Hasto Kristiyanto usai konsolidasi dengan kader partai PDI Perjuangan di Asahan, Minggu (16/12/2018).